BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Yayasan Betang Borneo Indonesia (YBBI) sebagai mitra program ESTUNGKARA melaksanakan Agenda Diskusi Kampung di Desa Simpur Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau bersama dengan Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Desa untuk membahas tindak lanjut pendataan akses layanan dasar.
Program ESTUNGKARA bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif di Indonesia bagi masyarakat adat khususnya perempuan, anak, dan disabilitas serta kelompok minoritas lainnya.
Program ini turut mendorong kesetaraan dan keadilan gender, inklusi sosial, peningkatan ekonomi dan pembangunan kapasitas organisasi masyarakat sipil, yang berkolaborasi dengan mitra organisasi (CSO) yang salah satunya adalah YBBI.
Program Officer, Sevana Dewi menjelaskan, YBBI melalui Diskusi Kampung berupaya menghimpun masyarakat adat untuk mendapatkan akses layanan dasar yang berguna bagi pemenuhan hak bagi masyarakat adat terkhusus Desa Simpur.
“Akses layanan dasar merupakan hak yang harus terpenuhi oleh masyarakat desa seperti KK, KTP, BPJS dan lainnya, dimana Pemerintah harus menjamin ketersediaan pelayanan publik yang baik. Melalui diskusi kampung, kami mencoba menghimpun masukan-masukan terkait terkendala dalam pengurusan layanan dasar,” ucapnya, Kamis (17/8/2023).
Sementara itu, Fasilitator Desa Simpur, Andri Mulyanto menambahkan, saat ini sedang dalam proses melakukan pengambilan data masyarakat yang mengalami kendala dalam mengurus KTP, BPJS/KIS serta KIP bagi anak-anak SD. Data yang didapat akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan.
“Prosesnya memang cukup panjang, saat ini sedang dalam tahap pendataan dan akan kami sinkronkan dengan data Baseline. Kami juga akan tetap berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah desa terkait data yang kami himpun. Kemudian akan kami koordinasikan dengan pemerintah Kecamatan. Sehingga masyarakat yang belum mendapatkan layanan dasar dapat terfasilitasi,” jelasnya.
Akses layanan dasar menjadi penting dan sudah menjadi fitrah yang harus masyarakat dapatkan. Dengan mendorong tersedianya akses terhadap layanan dasar yang lengkap, perlindungan sosial yang memadai serta program pemerintah yang efektif untuk menuju Desa Inklusi. (asp)
