BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ratusan Mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) menggeruduk rektorat untuk menyampaikan aspirasi kepada Rektor UPR terkait dengan fasilitas, pungli dan anggaran di lingkup Universitas Palangka Raya, Jumat (8/9/2023).
Setidaknya ada 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Palangka Raya.
Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Palangka Raya, Permutih Imam Basar mengatakan, ada 14 tuntutan yang pihaknya sampaikan kepada Rektor UPR, yaitu pemerataan fasilitas kampus di setiap fakultas Universitas Palangka Raya, mempermudah akses sarana, prasarana, dan birokrasi di Universitas Palangka Raya, menggratiskan fasilitas kampus yang digunakan untuk kegiatan mahasiswa Universitas Palangka Raya.
“Selanjutnya, pemberantasan segala bentuk pungli dan pengoptimalan Cyber Pungli dan SPI. Pelayanan birokrasi kampus yang lebih humanis. Memutakhirkan sistem pendaftaran ulang berbasis ICT secara merata (prodi, jurusan, fakultas) di Universitas Palangka Raya. Memudahkan mahasiswa dalam pelayanan birokrasi akademik yang efektif, efisien dan humanis,” tambahnya.
Sementara terkait dengan anggaran, pihaknya KBM UPR jelas Permutih Imam Basar menuntut untuk transparansi anggaran di Universitas Palangka Raya khususnya realisasi anggaran untuk ormawa baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan. Melibatkan mahasiswa dalam penyusunan anggaran ormawa. Meningkatkan pemeliharaan dan kebersihan di lingkungan kampus.
“Peningkatan keamanan di lingkungan kampus dan juga penerangan pada malam hari. Perencanaan pembangunan kampus yang jelas di Universitas Palangka Raya. Keseriusan dalam pencegahan dan penanganan terhadap 3 dosa besar di dunia pendidikan. Pembangunan jalan dan pembuatan drainase di lingkup fakultas Universitas Palangka Raya,” imbuhnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Palangka Raya, Prof Salampak mengatakan, pihaknya menerima apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, dan berkomitmen untuk memperbaiki apa yang menjadi tuntutan mahasiswa UPR tersebut.
“Tahun ini kita akan memperbaiki fasilitas dasar, baik itu internet, listrik, fasilitas kuliah. Saat ini prosesnya ada, tidak bisa langsung diatasi. Selain itu karena adanya perubahan system keuangan,” jelasnya.
Saat aksi tersebut juga terjadi pemukulan terhadap mahasiswa di depan gedung rektorat UPR, menanggapi hal tersebut, Rektor UPR sangat menyayangkan kejadian itu. “Kita sangat menyangkan kejadian tersebut, kita menyesal. Tapi kita akan panggil dan proses, sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Salampak juga membeberkan, terkait dengan adanya mafia buku, hal tersebut sudah diproses oleh SPI UPR. Ia menyebutkan, mafia buku itu merupakan praktek lama yang sudah terjadi, terkhusus fakultas ekonomi dan bisnis.
“Iya tapi saya di fakultas untuk pungutan sudah kita perangi. Saya juga sering ke Fakultas Ekonomi, and aini merupakan ahli-ahli manajemen tetapi mengurus itu saja tidak bisa,” pungkasnya. (asp)
