BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan transparan dan efisien. Terkait dengan itu, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) menggelar rapat Triwulan IV Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Bupati/Bupati, Pejabat Walikota, OPD Lingkup Provinsi Kalteng, dan juga pihak terkait lainnya, yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (13/12/2023).
Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran melalui Wakil Gubernur, H. Edy Pratowo mengharapkan realisasi keuangan daerah pada 2023 berjalan maksimal, apalagi tahun 2023 tinggal beberapa waktu lagi sehingga diharap bisa direalisasikan.
“Terkait dengan SOPD yang capaian penyerapan cukup tinggi kami mengucapkan terimakasih dan yang belum, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kehutanan, menjadi perhatian artinya direncana tahun 2024 jangan di akhir kalau bisa di triwulan I atau II,” katanya.
Wagub berharap, berbagai kendala yang menghambat dapat diidentifikasi, kemudian dicari dan dirumuskan solusinya bersama-sama, sehingga dapat diantisipasi agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi.
“Rapat TEPRA sudah seyogyanya rutin diadakan per triwulannya, dalam rangka memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerimaan pendapatan dan hal-hal lainnya pada tahun 2023 serta persiapan pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024,” ujarnya.
Adapun realisasi keuangan dan fisik Pemerintah Provinsi sampai tanggal 30 November 2023 adalah Rp.4,474 T atau 62,73 persen dari pagu APBD Perubahan sebesar Rp.7,133 T sedangkan realisasi fisik 64,93 persen.
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, realisasi keuangan Rp.16,102 T lebih dari total pagu Rp.22,614 T lebih atau sebesar 71,21 persen dan realisasi fisiknya 72,25 persen.
SOPD serapan tertinggi APBD Perubahan adalah Biro Umum dengan realisasi keuangan Rp.91 miliar lebih atau 78,23 persen dan realisasi fisik 78,28 persen. Badan Pendapatan Daerah Rp.101.135.578.179 atau 77,11 persen sedangkan realisasi fisik 77,49 persen kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan realisasi keuangannya 71,92 persen dan fisik 86,40 persen.
Untuk SOPD yang rendah serapannya adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp.21,074 miliar lebih atau 18,61 persen dan realisasi fisik 20,00 persen. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata realisasi keuangan Rp.43,711 miliar lebih atau 24,88 persen dan fisik 35,00 persen. Dinas Kehutanan realisasi keuangan Rp130,446 miliar lebih atau 32,92 persen dan, fisik 33,98 persen.
Untuk kabupaten/kota serapan tertinggi adalah Kabupaten Barito Timur, realisasi keuangan Rp.964,229 miliar lebih atau 83,01 persen dan realisasi fisik 85,77 persen. Kabupaten Katingan realisasi keuangan Rp.1,231 triliun lebih dan realisasi fisik 88,00 persen, dan Kabupaten Pulang Pisau realisasi keuangan Rp.1,100 triliun lebih dan fisik 87,41 persen.
Sedangkan, terendah penyerapan anggaran Kabupaten/Kota, yaitu Kapuas dengan realisasi keuangan Rp.1,551 triliun lebih dan realisasi fisik 70,33 persen. Kabupaten Seruyan, realisasi keuangan Rp.918,067 miliar lebih, dan fisik 64,88 persen dan Kabupaten Murung Raya yaitu realisasi keuangan Rp.1,512 triliun lebih dan realisasi fisik 74,08 persen.
“Saya minta kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi pada triwulan IV, agar bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkannya,” pungkas Wagub. (asp)
