Tahun 2024 Target Retribusi Daerah Provinsi Kalteng Sebesar Rp21 Miliar

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko mengatakan, pada tahun anggaran (murni) 2024, target retribusi daerah Provinsi Kalteng ditetapkan sebesar Rp21 miliar lebih.

Hal itu disampaikannya pada Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah Provinsi Kalteng, di Aula Utama Badan Pendapatan Daerah setempat, Selasa (20/2/2024).

Sementara, pada tahun anggaran sebelumnya beber Yuas, setelah adanya penyesuaian terhadap target Retribusi Daerah pada APBD tahun 2023 (Perubahan), target Retribusi Daerah ditetapkan sebesar Rp21 Miliar lebih dengan realisasi penerimaan sebesar Rp26 Miliar lebih atau 118,84 persen.

“Mengingat penentuan serta perhitungan target masih berdasarkan dengan Perda Nomor 3,4 dan 5 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu yang masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2024,” ujarnya.

Yuas menyampaikan, penerimaan sektor retribusi daerah perlu ditingkatkan dan dioptimalkan karena semua mengetahui bahwa masih banyak potensi-potensi obyek retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan.

“Pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan pungutan retribusi daerah secara efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Yuas yang hadir mewakili Sekda Kalteng H. Nuryakin berharap, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat menyesuaikan Penetapan Target Pada setiap Perangkat Daerah.

“Berkenaan dengan telah ditetapkannya perda tersebut, terdapat beberapa Objek Retribusi yang tidak dapat dipungut lagi, seperti Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan Pendidikan,” jelasnya.

Terakhir, Yuas Elko mengajak seluruh perangkat daerah agar dapat bersinergi menyamakan persepsi untuk dapat mewujudkan pengadministrasian, pelaporan dan pengawasan terhadap objek-objek retribusi daerah yang lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (asp)