BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dayak Borneo bersatu, komunitas Dayak Bajuju Kalteng bersama masyarakat Kalimantan Tengah melakukan aksi damai di tugu Soekarno kota Palangka Raya Sabtu (16/3/2024).
Adapun aksi yang dilaksanakan tersebut merupakan dengan tujuan, menolak hak angket dengan alasan kondisi tidak mendesak, pemilu 2024 sudah berlangsung dengan baik, aman dan kondusif.
Koordinator aksi Thoseng T Asang mengatakan, bahwa pihaknya dalam hal ini menolak adanya hak angket, karena sebagai warga negara indonesia yang mencintai budaya serta adat istiadat khususnya budaya dayak yang merupakan warisan leluhur dan sebagai aset negara kesatuan Republik Indonesia.
“Selain itu sebagai masyarakat yang beradat maka kami sangat menghormati pemimpin daerah, serta pemimpin negara dalam hal ini Kades, Camat, Bupati, Gubernur dan Presiden RI, alasan kami menghormati para pemimpin karena mereka adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara sah oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, apa bila ada oknum dan kelompok yang menghina, melecehkan dan berupaya menjatuhkan atau memakzulkan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, maka pihaknya akan membela dan melakukan perlawanan, baik melalui jalur hukum dan jalur aksi.
“Hal ini merupakan sebagai bentuk kongkret kami membela pimpinan kami, dalam hal ini Presiden RI yang dipilih secara sah dan demokrasi, kami menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut, tentunya kami mendukung pemerintahan Presiden RI Bapak Ir H Joko Widodo dan siap mengawal berakhir masa jabatannya,” tambahnya.
Tentunya karena bagi orang Dayak se-tanah Borneo, Bapak Ir H Joko Widodo sebagai raja Dayak yang arif dan bijaksana dicintai oleh rakyat, maka dari itu menolak pemakzulan presiden RI Bapak Ir H. Joko Widodo oleh oknum atau sekelompok yang inkonstitusional.
“Kemudian dalam hal ini menerima hasil pemilu 2024 yang berlangsung dengan damai dan kondusif, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia khsusnya masyarakat Kalteng untuk menghentikan polemik pemilu 2024 serta menolak penggunaan hak angket yang berdampak memecah belah persatuan bangsa,” ungkapnya. (udi)
