BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun), mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai peningkatan kualitas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.
Kegiatan ini diadakan oleh Kementerian Keuangan dan berlangsung di Kantor Wilayah DJBC Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (26/9/2024).
DBH diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta membantu daerah non-penghasil dalam mengatasi dampak negatif dari kegiatan perkebunan dan meningkatkan pemerataan pembangunan.
Ketua Tim DBH Non Sumber Daya Alam, Mariana Dian Safitri, saat membuka acara menyampaikan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan DBH yang sudah berjalan dan mempersiapkan DBH tahun 2025.
“Pungutan ekspor mengalami penurunan sehingga transfer ke daerah juga ikut turun. Pada tahap satu, 329 daerah sudah menerima dana, namun masih ada 20 daerah yang belum tersalurkan. Pada tahap dua, 168 daerah sudah menerima, namun ada 24 daerah yang belum memenuhi ketentuan dan 181 daerah belum menyerahkan persyaratan untuk pencairan tahap dua,” jelas Mariana.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Rizky Ramdahana Badjuri, menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas kegiatan pendataan perkebunan sawit rakyat serta pembinaan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Pendataan perkebunan sawit rakyat ini berdasarkan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB),” ujar Rizky.
Ia juga menambahkan bahwa sertifikasi ISPO mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
“Sedangkan untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi ISPO Pekerbun, mengacu pada Permentan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia,” tandasnya. (asp)
