BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia, dan berbagai organisasi masyarakat Dayak di Kalimantan menyampaikan pernyataan karena tidak diakomodirnya putra-putri Dayak dalam Kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Dalam pernyataan tersebut, MADN menekankan pentingnya keterwakilan tokoh Dayak di kabinet, terutama karena Kalimantan, sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
Pimpinan MADN, Mikael Pai, menyampaikan beberapa poin penting sikap pihaknya. Pertama, jelas Mikael Pai, pindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran Bangsa Dayak dalam pembangunan nasional.
“Sebagai tuan rumah Ibu Kota yang baru, masyarakat Dayak sangat berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029,” ujarnya, di dalam rilis, Jumat (18/10/2024).
Kedua, ujar Mikael, Kalimantan adalah salah satu wilayah utama penghasil pendapat terbesar Negara. Namun, kontribusi besar ini belum sejalan dengan keterwakilan dari putra-putri Dayak dalam posisi pemerintahan, terutama di tingkat Nasional.
Ketiga, bangsa Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di pemerintahan Pusat.
Keempat, pada pemilu yang lalu, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan kuat dengan memberikan 60 persen lebih suara kepada pasangan Prabowo-Gibran.
“Dukungan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan keterwakilan yang Dayak bagi pura-putri Dayak,” tegas Mikael Pai.
Kelima, sejak kemerdekaan Indonesia, belum pernah ada putra Dayak yang diangkat menjadi menteri.
“Kami menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki, mengingat banyaknya tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman,” tambahnya.
Untuk itu, imbuh Mikael Pai, MADN mengajukan beberapa nama tokoh Dayak yang dinilai layak mengisi jabatan menteri, di antaranya Marthin Billa, Rahmat Nasution Hamka, Syaharie Jaang, dan Tamunan Kiting.
“Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mempertimbangkan usulan ini demi keadilan dan keseimbangan bagi seluruh elemen bangsa, khususnya masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,” tegasnya. (asp)
