BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), yang juga Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kalteng tentang Penanggulangan Bencana, H Purman Jaya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memiliki dana tanggap bencana yang disimpan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng.
Karena menurut dia itu sangat penting, karena ketika ada bencana bisa langsung dapat digunakan secepatnya. “Kalteng harus memiliki dana tanggap bencana disimpan di BPBD. Karena kita tahu bahwa yang namanya bencana tidak bisa diduga. Karena itu daerah harus mempunyai dana untuk itu. Ketika ada kejadian bencana, bisa ditangani langsung, tidak repot lagi mencari dana untuk itu,” kata Purman, saat dibincangi awak media di gedung dewan, Rabu (9/9/2020).
Anggota Komisi IV ini juga mengingatkan, agar dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan atau program lain, selain untuk menanggulangi bencana. “Di salah satu daerah, karena tidak ada bencana, dana itu digunakan untuk keperluan atau kegiatan lain. Sehingga ketika ada bencana, dananya tidak ada lagi. Harapan saya, kalau tidak ada bencana, dana itu masuk di Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Sehingga tiap tahun dana penanggulangan bencana bisa lebih besar lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu, ketika ada bencana besar, daerah kelabakan,” harapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Murung Raya (Mura), Barito Utara (Barut), Barito Timur (Bartim) dan Barito Selatan (Barsel) ini juga mengingatkan kepada pihak terkait. Agar tidak merubah penggunaan dana penanggulangan bencana, ketika tidak ada bencana di daerah tersebut.
“Dana yang disediakan jangan dibuat-buat untuk kegiatan lain, kalau tidak ada bencana. Sebab bisa saja tahun berikutnya ada bencana yang justru butuh dana lebih besar lagi. Kalau misalnya tiap satu tahun dianggarkan Rp5 miliar, tidak ada bencana maka tahun berikutnya ada dana Rp10 miliar, dan selalu bertambah dalam bentuk Silpa, jangan kegiatan dibuat-buat agar dana itu habis,” kata Purman, yang akrab dipanggil H Gogo itu.
Saat yang sama, Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Bencana, Duwel Rawing, juga mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki dana cadangan untuk penanggulangan yang besarannya cukup memadai. “Kalau semua sepakat, memang Kalteng butuh dana cadangan yang bisa digunakan sewaktu-waktu kalau ada bencana. Dan tentunya dana itu tidak bisa atau tidak boleh dipakai kalau tidak ada bencana,” kata Duwel.
Menurut politisi dari Fraksi PDI Perjungan ini dana cadangan juga ada kelemahannya. Karena dana itu sifatnya mengendap atau tidak bergerak kalau tidak ada bencana. “Kadang memang ada juga pemikiran, sayang kalau dana cukup besar mengendap begitu saja tanpa digunakan. Karena kenapa tidak untuk kegiatan lainnya. Namun demikian tentu melihat kesepakatan bersama saja,” pungkasnya. (ega)
