BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah untuk terus memaksimalkan potensi pelabuhan Bahaur, yang terletak di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), khususnya dari sistem tata kelola pelabuhan tersebut.
Pasalnya, pelabuhan tersebut merupakan salah satu aset dalam membuka akses dan mengembangkan perekonomian di Bumi Tambun Bungai, melalui jalur perairan.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV, yang membidangi infrastruktur dan prasarana, H Maruadi, keberadaan pelabuhan Bahaur, tentunya tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah setempat. Melainkan juga berdampak positif bagi seluruh wilayah Kalteng dalam rangka menunjang perekonomian.
“Memang pada kenyataannya, pelabuhan lain yang di luar Kalteng masih jauh lebih eksis daripada pelabuhan Bahaur. Oleh karena itu, kami dari komisi IV mendorong pemerintah untuk meningkatkan serta memaksimalkan potensi pelabuhan Bahaur terutama dari sistem pengelolaan,” kata Maruadi, saat dibincangi awak media di gedung dewan, Kamis (17/9/2020).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulpis ini juga mengungkapkan, bahwa pengelolaan pelabuhan Bahaur alangkah baiknya apabila dikelola oleh pihak ketiga dengan menerapkan sistem kontrak dan bagi hasil. Mengingat saat ini pelabuhan Bahaur masih dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau saran saya, lebih baik dikelola oleh pihak ketiga dengan menerapkan kontrak jangka menengah dan sistem bagi hasil. Karena saat ini pelabuhan Bahaur ini memang masih dikelola oleh Pemda melalui BUMD dan masih bergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya.
Dengan dikelola oleh pihak ketiga, sambungnya, pihak Pemda akhirnya dapat terfokus pada hasil keuntungan yang didapat dari pelabuhan Bahaur, di samping pada peningkatan infrastruktur pelabuhan dan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apabila pihak ketiga yang mengelola dengan sistem bagi hasil, akhirnya Pemda bisa terfokus pada perhitungan hasil keuntungan yang didapat dari pelabuhan Bahaur, selain meningkatkan infrastruktur dan sumbangsih bagi PAD. Jadi saran saya, pengelolaannya diserahkan saja ke pihak ketiga,” terangnya.
Dikatakan, perkembangan infrastruktur khususnya pelabuhan Bahaur sebenarnya sudah sangat baik. Namun masih terkendala dari sistem pengelolaan saja. Sehingga dirinya meminta kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan rutin sehingga potensi pelabuhan Bahaur bisa dimaksimalkan.
“Pelabuhan Bahaur ini bisa dikatakan sebagai corong perekonomian kita. Memang dari segi pembangunan infrastruktur sudah sangat baik. Namun masih terkendala oleh pengelolaan, jadi saya rasa pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten, bisa melaksanakan peninjauan secara rutin, guna meningkatkan potensi pelabuhan Bahaur,” pungkasnya. (ega)
