BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi, khususnya gubernur.
Pemerhati Masyarakat, Rahmat Hidayat, yang akrab disapa Romi, mengatakan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani karhutla karena bersentuhan langsung dengan kondisi wilayah dan masyarakat di daerah masing-masing.
Menurut dia, ketika kabut asap mulai meluas, sorotan publik memang kerap mengarah kepada gubernur. Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah, pencegahan dan penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif seluruh tingkatan pemerintahan.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan hidup telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Bupati memiliki otoritas penuh dalam memegang kendali wilayah, termasuk mengawasi perizinan lahan, melakukan patroli pencegahan, serta menggerakkan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat lokal,” kata Romi, Rabu (2/9/2026).
Ia menilai, pengawasan di tingkat kabupaten menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Pemerintah daerah perlu memastikan upaya pencegahan berjalan di wilayah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap karhutla.
“Oleh karena itu, sinergi yang kuat dari seorang bupati dalam mengontrol wilayah administratifnya menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya karhutla sejak dini,” ujarnya.
Romi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan dalam menghadapi ancaman karhutla. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki langkah yang terintegrasi, terutama dalam memastikan kesiapan personel maupun peralatan di daerah rawan titik panas.
“Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tetap diperlukan untuk memastikan kesiapsiagaan alat serta personel di daerah-daerah rawan titik panas (hotspot),” katanya.
Menurut Romi, penanganan karhutla akan lebih efektif apabila setiap pemerintah daerah menjalankan peran dan kewenangannya secara optimal. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi dimulai melalui pengawasan dan kesiapsiagaan di tingkat wilayah.
Ia menegaskan, karhutla merupakan persoalan bersama yang membutuhkan tanggung jawab seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Karena itu, penyelesaian persoalan karhutla tidak seharusnya diarahkan hanya kepada satu pihak, melainkan melalui pembagian peran dan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (asp)