BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Meski menerima Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kalimantan Tengah (Kalteng) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2021, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalteng juga memberikan sejumlah catatan.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKB DPRD Kalteng Hj Rusita Irma, ketika menyampaikan pemandangan umum fraksi pada rapat Paripurna ke 8 masa persidangan III Tahun Sidang 2020, di gedung dewan, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, pihaknya dari Fraksi PKB mengharapkan agar Raperda tersebut segera dibahas sesuai mekanisme yang berlaku dan jadwal pembahasan yang sudah ditentukan.
Menurutnya, RAPBD merupakan rencana keuangan yang mencerminkan kebijakan pemerintah daerah sehingga harus mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat dan menyentuh hajat hidup orang banyak. Serta dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Dikatakan, RAPBD 2021 juga harus mampu memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di semua sektor pembangunan. Baik dalam sektor sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, perdagangan, infrastruktur, energi dan pelayanan publik serta yang lainnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga menyampaikan bahwa dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka segenap jajaran pemerintah harus lebih kreatif dan inovatif untuk melakukan terobosan-terobosan dan kreasi untuk mendongkrak nilai PAD.
Kemudian, perekonomian masyarakat harus ditingkatkan dengan mengembangkan ekonomi lokal dan industri kecil. Dimana pemerintah harus menggandeng setiap elemen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang baik dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada.
Untuk itu koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai soko guru perekonomian masyarakat Indonesia harus diberi perhatian khusus dari pemerintah, baik melalui insentif perpajakan maupun kemudahan dalam birokrasi dengan berkembangnya industri kreatif.
“Peningkatan investasi pada usaha-usaha produktif juga sangat diperlukan seperti pembangunan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pasca panen dalam bidang pertanian. Sehingga gabah kita yang banyak dihasilkan tidak lari dan diproses ke provinsi tetangga,” kata Rusita.
Pihaknya, juga mengharapkan kepada Pemprov Kalteng, agar RAPBD 2021 mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Kami juga mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah dalam rangka membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bagi kinerja para pegawai untuk terus mengimplementasikan prinsip “Good Governance” dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” katanya. (ega)
