BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Masyarakat Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap peningkatan infrastruktur jalan. Usulan tersebut disampaikan masyarakat setempat kepada Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil ) II, meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan Jainudin Karim, saat melaksanakan reses perorangan, belum lama ini.
Usulan masyarakat tersebut sangat beralasan, pasalnya, ruas jalan lingkar Selatan merupakan akses utama yang menghubungkan beberapa Kabupaten dan saat ini mengalami kerusakan parah dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan.
“Saat melaksanakan reses perorangan ke Kabupaten Kotim, banyak usulan yang disampaikan masyarakat. Salah satunya terkait perbaikan jalan lingkar Selatan karena menjadi akses penghubung beberapa Kabupaten, saat ini mengalami kerusakan bahkan sulit dilewati karena ada beberapa titik yang berlubang cukup dalam,” ucap Jainudin Karim saat dikonfirmasi via Whatsapp, Senin (26/4/2021).
Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) ini juga mengungkapkan, tujuan lain dari perbaikan ruas lingkar selatan adalah meminimalisir kerusakan jalan dalam kota yang saat ini digunakan kendaraan angkutan berat sebagai jalur alternatif.
“Apabila angkutan berat ikut melintas di jalan kota, maka sudah bisa dipastikan bahwa lambat laun jalan kota akan mengalami hal yang sama seperti ruas lingkar selatan. Oleh karena itu ruas lingkar selatan perlu penanganan secepatnya,” ujarnya.
Selain itu, beberapa titik di ruas jalan dalam kota mulai mengalami kerusakan akibat angkutan berat yang melintas. Sehingga dengan diperbaikinya ruas lingkar selatan, angkutan berat akan kembali ke jalur tersebut dan kerusakan jalan dalam kota bisa ditekan semaksimal mungkin.
“Pada intinya ruas lingkar selatan harus segera diperbaiki, mengingat saat ini sudah ada beberapa titik di jalan dalam kota yang mulai mengalami kerusakan. Jangan sampai jalan dalam kota mengalami nasib yang sama seperti ruas lingkar selatan. Usulan ini tentunya akan segera saya sampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, agar bisa segera direalisasikan,” pungkas politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini. (ega)
