BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi lintas sektor melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED).
Langkah ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi terintegrasi guna memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Bumi Tambun Bungai.
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Darliansjah, hadir mewakili Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Linae Victoria Aden dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur setempat, Jumat (24/4/2026).
Kepala OJK Provinsi Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, memaparkan bahwa ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh sekitar 4,8 persen pada akhir 2025. Namun, inovasi di sektor UMKM perlu terus dipacu mengingat perannya sebagai penggerak ekonomi daerah.
Ia menambahkan, hingga awal April 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalteng tercatat telah melampaui Rp821 miliar, dengan Kota Palangka Raya sebagai wilayah penyaluran terbesar.
“Yang kami garis bawahi di sini adalah bagaimana sektor jasa keuangan bisa berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Primandanu.
Sementara itu, dalam sambutannya, Darliansjah, menuturkan meskipun ekonomi menunjukkan tren positif, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinilai belum optimal memberikan nilai tambah.
Persoalan klasik mengenai keterbatasan akses pembiayaan dan ketidakpastian pasar bagi para petani serta pelaku usaha kecil masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.
“Melalui FGD ini, kami berharap lahir langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat kemitraan usaha, dan mendorong pengembangan produk unggulan daerah agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Darliansjah.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia perwakilan Kalteng, pimpinan perbankan, Ketua Kadin Kalteng, serta sejumlah kepala dinas terkait.
Sinergi antara pemerintah, sektor jasa keuangan, hingga pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (asp)