BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung wacana pemerintah pusat Republik Indonesia (RI) menerapkan Pajak Pendapatan Negara (PPN), yang bersumber dari pangan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Henry M Yoseph, saat dibincangi wartawan di gedung dewan, Jumat (18/6/2021).
Menurutnya, penerapan PPN di sektor pangan atau sembako memiliki dampak positif dalam mendukung pembangunan nasional.
“Tidak ada masalah apabila pangan atau sembako dikenakan PPN, mengingat hal tersebut akan berdampak positif dalam mendukung pembangunan nasional, yang bersumber dari pajak. Bahkan di luar negeri sudah lebih dulu menerapkan dibandingkan Indonesia,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Murung Raya (Mura) ini juga berharap, apabila wacana PPN sembako resmi diberlakukan, harus adanya pertimbangan untuk menetapkan nilai pajak secara proporsional, dalam arti menyesuaikan dengan perekonomian masyarakat.
“Tingkat ekonomi masyarakat tentunya tidak sama, sehingga perlu adanya kebijakan dalam menetapkan nilai PPN sembako, sesuai dengan standar kemampuan masyarakat. Paling tidak ada sebuah patokan, misalnya nilai pajak ditentukan berdasarkan kemampuan rata-rata masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Selain itu, pemberlakuan PPN Sembako juga berdampak positif pada petani. Karena dengan adanya PPN, nilai jual sembako dari petani ke produsen juga mengalami peningkatan harga.
“Tentunya petani juga diuntungkan karena nilai jual mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus kita dukung,” pungkasnya. (ega)
