BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersertifikat Pendidik Provinsi Kalimantan Tengah datangi Dinas Pendidikan dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tuntut pengembalian TPP guru sertifikasi.
Ketua Pengurus Forum Guru Bersertifikat Pendidik tersebut, Ronald Valentino saat menyampaikan tuntutan yang mewakili para guru sertifikasi dan guru PPPK Se-Kalimantan Tengah menuntut untuk membalikan TPP guru sertifikasi seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihilangkan dengan nominal Rp. 1.500.000, dan menolak keras pemangkasan nominal TPP menjadi Rp. 500.000/bulan
Selain itu, pihaknya juga meminta untuk segera merevisi Pergub No.5 Tahun 2022, dan proses Revisi tidak melewati bulan September dan sesuai dengan draft aspirasi tuntutan guru bersertifikat Pendidik dan guru PPPK.
Ronald juga mengatakan, pihaknya menuntut untuk membayarkan rapelan gaji, THR dan Jafung PPPK tidak dengan cara dicicil sesuai dengan apa yang dijanjikan.
Menanggapi tuntutan forum guru tersebut, Pihak DPRD Kalteng yang diwakili langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno usai rapat bersama dengan pihak Pemprov terkait mengatakan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan eksekutif terkait dengan opsi mana yang diambil terkait dengan tuntutan para guru tersebut.
“Jadi ini demo yang kedua kali yang dilakukan oleh Guru, jadi demo yang pertama, semua keinginan para guru sudah kami pahami dan sudah kita tindak lanjuti dan diskusikan dengan pihak eksekutif dan juga sudah melakukan rapat-rapat terkait dengan tuntutan pihak guru,” ucap Wiyatno.
Sambung Wiyatno, pada prinsipnya pihaknya atas nama lembaga DPRD Provinsi Kalteng apapun yang disampaikan oleh eksekutif terkait dengan tuntutan para guru pihaknya menerima saja.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Ahmad Syaifudi terkait tuntutan tersebut, ia mengatakan aksi tersebut adalah aksi yang berlanjut dari kemarin yang ketika Pergub Nomor 5 Tahun 2021 di terbitkan, yang di dalamnya tidak membayarkan lagi tambahan penghasilan untuk guru-guru/tenaga pendidik yang bersertifikasi.
Ia menilai apa yang dirasakan guru-guru tersebut tentunya dirasakan oleh dirinya, karena dulunya dia juga pernah menjadi seorang guru. Dan tentunya dia memahami pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para guru tersebut
“Oleh karena itu, tadi kita sudah menggelar RDP dengan pihak legislatif, eksekutif yang diwakili oleh Asisten I Setda Kalteng. Kami sampaikan, bahwa tunggu waktunya karena ini kan bicara mengenai kemampuan keuangan daerah,” beber Syaifudi.
Sehingga, ia berharap agar semua pihak dapat bersabar dan menunggu nantinya, karena terkait dengan apa yang menjadi tuntutan para guru tersebut, tentu juga melihat bagaimana kemampuan keuangan daerah. (asp)
