BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menerima kunjungan kerja dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI), di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (15/2/2023).
Kunjungan kerja dalam rangka audensi terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kalimantan Tengah tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H. Nuryakin.
Nuryakin mengatakan, bahwa Pemprov Kalteng telah melakukan upaya perbaikan dan membuat rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada lembar hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2021. Diantaranya yaitu, terus melakukan peningkatan pemahaman RB dari tingkat pemerintah daerah hingga ke level perangkat daerah, agar arah perubahan RB dapat dipahami seluruh pegawai dan budaya kinerja semakin baik.
Selanjutnya, telah melaksanakan pelatihan assesor melalui kegiatan workshop peningkatan kapasitas Assesor Penilaian Mandiri pelaksanaan RB pada tanggal 11 April 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalteng.
“Pemprov sudah melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalteng dan sekaligus sudah dilaksanakannya pelantikan Pejabat Administrator yang disetarakan menjadi pejabat fungsional berjumlah 402 jabatan,” sambung Sekda.
Selanjutnya, meningkatnya pengelolaan manajemen SDM secara menyeluruh. Kelima, pemanfaatan pohon kinerja dalam menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, penyusunan dan evaluasi standar kompetensi jabatan.
Terus melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai, dan menyusun Human Capital Development Plan (HCDP), hasil hal-hal tersebut dimanfaatkan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan manajemen talenta, pemberian reward and punishment dan perbaikan manajemen SDM.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan RB kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalteng agar komitmen dan kualitas pelaksanaan RB di tingkat kabupaten/kota semakin baik dan berkelanjutan, terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik dan penerapan integritas serta memperbaiki strategi komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif, agar masyarakat atau pengguna layanan mengetahui dan merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas.
“Terakhir, Provinsi Kalteng telah mencanangkan kawasan zona integritas pada beberapa Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan yaitu DPMPTSP, RSUD dr. Doris Sylvanus, Labkesda pada Dinas Kesehatan, Bapenda khususnya di Samsat Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat, BKD serta BPSDM,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Menkopolhukam RI, Y. Syaiful Garyadi mengatakan, bahwa tim dari Kemenko Polhukam akan melakukan kunjungan kerja ke Diskominfo dalam rangka penguatan SPBE Provinsi khususnya ke aplikasi dan infrastruktur.
“Selain itu juga, rencananya akan ada pertemuan dengan Kepala Daerah di Provinsi Kalteng membahas RB dan SPBE sebelum/setelah lebaran,” pungkasnya. (asp)
