BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2023 pada 23-24 Februari 2023, di Hotel Novotel Balikpapan, Kaltim.
Tema yang menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024 tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (23/2/2023).
Presiden Jokowi menekankan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah agar ijin untuk event seni dan olahraga jangan dipersulit karena menyangkut belanja masyarakat.
“Diperkirakan tahun 2023 ada kurang lebih 3.000 even olahraga dan seni, ini bagus untuk ekonomi kita. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri agar ijin sudah keluar satu bulan sebelum event berlangsung, minimal sebulan sebelumnya harus sudah keluar, sehingga yang memiliki acara bisa mempromosikan acaranya. Saya minta Pemda juga melakukan hal yang sama,” ucapnya.
Presiden juga menekankan perihal yang berkaitan dengan wisata.
“Wisata desa, wisata di daerah, sudah harus dibuka, jangan lagi ada mengerem-ngerem masalah itu. Ini juga menyangkut belanja masyarakat, konsumsi masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, Presiden menekankan terkait urusan pangan.
“Tolong ini dipantau dan dijaga betul, pastikan produksi beras cukup di daerah masing-masing. Pangan sangat penting, jaga harga dan jaga pasokan,” imbuh Jokowi.
Lebih lanjut ditegaskan Presiden, agar belanja produk dalam negeri tahun 2023 ditingkatkan. Tujuannya yaitu agar bisa membantu UMKM naik kelas.
“Kita memiliki peluang kurang lebih 1.100 Triliun dan tahun 2022 terealisasi di angka 762,7 Triliun, masih ada peluang untuk meningkatkan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo usai pembukaan rapat menekankan kepada seluruh jajaran di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu point dari arahan Presiden yakni mempercepat belanja.
“Belanja harus dipercepat prosesnya agar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tidak ada lagi dana yang disimpan. Perputaran keuangan juga mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Kita mengapresiasi itu, seyogianya memang harus melakukan kebijakan maupun instruksi yang disampaikan oleh bapak Presiden,” ucap Edy.
Wagub Kalteng juga menyambut baik arahan Presiden untuk menerapkan digitalisasi perizinan. Dimana kata Wagub, digitalisasi semuanya harus berjalan melalui proses aplikasi dan digitalisasi yang bisa satu pintu menghindari kemungkinan hal-hal yang bisa berakibat investasi atau orang yang ingin berinvestasi hengkang atau keluar.
“Kita mendorong agar proses ini bisa dilakukan dengan baik. Teman-teman dari SOPD juga bisa menyiapkan instrument itu dalam rangka mendukung digitalisasi untuk mempermudah dan mempercepat, artinya dapat dilaksanakan segera sehingga iklim investasi yang berdampak kepada percepatan di daerah dapat terwujud dengan baik,” pungkasnya. (asp)
