Wiyatno Tegaskan Akan Sampaikan Tuntutan Gerakan Almamater ke Pusat

wiyanto

BALANGANEWS, – Ketua Provinsi Kalimantan Tengah (), H. menegaskan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Almamater Kalteng ke DPR RI.

Hal tersebut ditegaskan Wiyatno saat menerima massa aksi didepan Kantor DPRD Provinsi Kalteng, yang didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (17/5/2023).

“Kita tadi menerima dari teman-teman mahasiswa menyikapi masalah undang-undang cipta kerja, karena banyak hal yang tidak sesuai masyarakat Indonesia, terutama undang-undang cipta kerja mengenai kesehatan,” ucap Wiyatno ketika ditemui.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya DPRD Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dari Gerakan Almamater Kalteng atau Aliansi Mahasiswa Masyarakat Tertindas Kalimantan Tengah.

“Akan segera kita tindak lanjuti, mudah-mudahan aspirasi ini bisa menjadi bahan revisi undang-undang cipta kerja. Kita juga menyikapi dengan baik penyampaian aspirasi dari mahasiswa, karena memang banyak hal yang perlu direvisi terkait hal undang-undang cipta kerja yang telah disepakati,” pungkasnya.

Adapun tuntutan dari Gerakan Almamater Kalteng, yaitu mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena merupakan tindakan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat sesuai Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Mendesak DPR-RI untuk menghentikan proses pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law) oleh Panitia Kerja Komisi IX DPR-RI dan tidak melanjutkan ke dalam pembahasan tingkat II, serta kembali mengkaji RUU Kesehatan karena tidak berpihak kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.

Memberikan kepastian yang konkret kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan profesinya, Mendesak Kepolisian Resor untuk membebaskan warga Desa Kinjil yang ditangkap atas tuduhan dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi, Mendesak Pemerintah untuk segera mengevaluasi izin PT. Bumitama Gunajaya Abadi yang beroperasi di Desa Kinjil.

Mendesak Pemerintah untuk menghentikan proses hukum aktivis hak asasi manusia, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang Proyek Estate yang berada di Kalimantan Tengah. Mendesak DPR-RI untuk mencabut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (asp)