Pj Bupati Barsel Minta Kades Memahami Tugas dan Fungsi

Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Dr. H. Deddy Winarwan

, – Semua kades harus lebih memahami kewenangan dan kelembagaan desa, produk desa, administrasi desa , perencanaan desa, keuangan dan kekayaan desa.

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati (), Dr. H. Deddy Winarwan berharap, kepada seluruh Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Barito Selatan, wajib hukumnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di desanya masing-masing.

“Berikanlah pelayanan yang terbaik dan prima kepada seluruh masyarakat desa, sehingga masyarakat akan menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa,” katanya, Kamis (11/7/2024).

Ia menambahkan, pelayanan kepada masyarakat diharapkan terus ditingkatkan, dengan meningkatkan sistem pelayanan maksimal kepada masyarakat, yang kurang diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan.

Pemerintah Desa, kata dia, merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan.

“Karena Kades lah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, karena itu hendaknya selalu tanggap dan proaktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa,” pintanya.

Ia berharap, sebagai ujung tombak Pemerintah, Kades diharapkan selalu meningkatkan pemahaman Desa akan program, kebijakan Pemerintah tentang desa dan etika Pemerintahan serta peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan yang harus maksimal.

Begitu pula dengan Badan Permusyawaratan Desa () merupakan aparatur desa yang berperan sentral menjalankan tugas pemerintahan di tingkatnya. Perannya juga menentukan maju mundur pengembangan desa.

“BPD diminta menjalankan tugas penuh tanggung jawab, mengedepankan loyalitas dan semangat pengabdian tinggi. Mewujudkan pemberdayaan dan penyejahteraan masyarakat,” kata dia lagi.

Menurut dia, bahwa pemerintahan desa merupakan ujung tombak dan lini terdepan dalam pembangunan kewilayahan. Namun juga patut diakui, kata dia, lini tersebut juga menjadi rantai terlemah dalam sistem birokrasi pemerintahan daerah.

“Untuk itu, langkah konkret berupa etos kerja positif serta jalinan koordinasi dan komunikasi aktif antar pelaksana pembangunan desa harus dikuatkan secara terus menerus,” pungkasnya. (lam)