Muara Teweh – Transparansi dalam merespon keluhan publik menjadi prinsip utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara. Kepala Dinas PUPR, M. Iman Topik, secara terbuka memaparkan langkah-langkah teknis yang sedang diambil dinasnya.
Dalam keterangannya pada Senin (12/1), beliau menjelaskan bahwa penanganan jalan berlubang di Jalan Pertiwi dan Brigjen Katamso merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Penjelasan ini mencakup metode pengerjaan hingga status kewenangan jalan.
Iman Topik tidak menampik bahwa ada keterbatasan dalam penanganan permanen yang membutuhkan proses penganggaran dan koordinasi teknis yang lebih panjang. Oleh karena itu, penanganan sementara berupa patching dipilih sebagai solusi paling akuntabel saat ini.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa setiap laporan diproses dan ada tindakan nyata di lapangan,” ujarnya. Penjelasan ini diberikan untuk meluruskan informasi mengenai kerusakan jalan yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Pihak PUPR juga memastikan bahwa penggunaan sumber daya dalam perbaikan jalan ini dipantau secara ketat. Tim Bina Marga yang turun ke lapangan wajib melaporkan progres pekerjaan secara transparan kepada pimpinan dan masyarakat luas.
Komitmen ini diharapkan dapat menghapus stigma lambannya pelayanan birokrasi dalam menangani masalah infrastruktur. Dengan transparansi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bersabar sambil tetap aktif memberikan masukan yang konstruktif.