BALANGANEWS, BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) kembali menggelar agenda tahunan yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.
Musrenbang ini bertujuan untuk bersama bersama dengan masyarakat serta stake holder dan lainnya untuk merumuskan pembangunan yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Jenamas yang meliputi usulan Kelurahan dan Desa.
Ada 50 usulan yang telah tertampung dari Kecamatan Jenamas diharapkan bisa terealisasi secepatnya dimana Kesehatan dan Pendidikan yang menjadi salah satu prioritas utama bagi masyarakat bahkan pihak Pemerintah Barsel juga akan mengupayakan akses jalan tembus dari Jenamas ke wilayah Paminggir yang berada di Kalimantan Selatan.
Adapun Kecamatan Jenamas adalah sebagai tempat pertama Musrenbang digelar sekaligus safari Ramadan Pemkab, pada Sabtu (15/3/2025).
Kegiatan Musrenbang pertama tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Jenamas yang dibuka oleh Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri dan dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Selatan Khristianto Yudha dan Wakil Ketua I DPRD Kab Barsel Ideham, Sekda Barsel, Asisten Sekda serta Kepala OPD, Camat, serta tokoh masyarakat.
Musrenbang, Bupati Eddy Raya dan Wakil Bupati Khristanto Komitmen Majukan Kecamatan Jenamas
Di hadapan warga, Eddy Raya menyampaikan komitmennya untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat dan pihak Pemerintah Kabupaten Barito Selatan siap menampung.
“Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan Masyarakat dan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Musrenbang ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi prioritas dan masyarakat Jenamas dan kebutuhan Kecamatan, dalam Musrenbang ini kami juga akan memprioritaskan berbagai pembangunan dan membahas berbagai sektor salah satunya infrastruktur,” jelas Eddy Raya.
Musrenbang tahun 2025 kali ini menurut Eddy, kiranya bisa menjadi pedoman dalam rangka menyusun program prioritas pembangunan yang akan datang, walaupun secara umum harus diakui bahwa banyak kendala yang akan ditemui di dalam penetapan prioritas program pembangunan, dimana antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan
”Dengan adanya kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang tentunya juga akan berimbas kepada kebijakan pembangunan di daerah. Untuk menyikapi ini maka perlu dilakukan penajaman perencanaan yang terukur untuk memenuhi tuntutan pembangunan di setiap wilayah Kecamatan,” pungkasnya. (lam)
