BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah strategis guna menyikapi kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai mengganggu operasional angkutan orang dan barang di wilayah setempat.
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan angkutan umum berizin tetap mendapatkan akses BBM subsidi demi mencegah lonjakan tarif yang memberatkan masyarakat.
Kepala Dishub Kalteng, Yulindra Dedy, memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Pertamina, BPH Migas, Organda, aparat penegak hukum, hingga operator perusahaan otobus se-Kalteng di Palangka Raya, Kamis (23/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa stok BBM subsidi jenis biosolar sering habis di sejumlah SPBU akibat praktik pelangsiran dan penyalahgunaan.
Hal ini memaksa angkutan umum menggunakan BBM non-subsidi yang memicu potensi kenaikan tarif penumpang sebesar 15–20 persen serta ancaman inflasi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Yulindra Dedy menegaskan bahwa angkutan resmi harus diprioritaskan dalam distribusi energi bersubsidi.
“Angkutan umum, khususnya bus dan angkutan berizin, harus menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Organda, serta aparat penegak hukum agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas Yulindra.
Sebagai solusi jangka pendek, rapat menyepakati penunjukan SPBU tertentu yang akan memprioritaskan alokasi kuota harian bagi angkutan umum resmi.
Dishub juga mendorong percepatan pembaruan sistem barcode BBM subsidi yang terintegrasi langsung dengan data uji KIR kendaraan untuk meminimalkan kecurangan.
Selain pengawasan lapangan yang diperketat bersama kepolisian, Dishub Kalteng juga menyiapkan solusi jangka menengah berupa penyempurnaan mekanisme pendaftaran barcode dengan syarat administrasi yang lebih ketat.
“Langkah-langkah ini penting agar tidak terjadi lonjakan tarif angkutan yang memberatkan masyarakat serta untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan terus menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan transportasi publik tetap berjalan aman, lancar, dan terjangkau,” pungkas Yulindra.
Melalui langkah konkret ini, diharapkan distribusi BBM subsidi di Kalteng kembali tepat sasaran, sehingga keberlangsungan layanan transportasi publik tetap terjaga tanpa harus membebani ekonomi masyarakat luas. (asp)