BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan cetak sawah dan swasembada jagung tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (7/1/2025).
Acara ini dihadiri oleh Gubernur H. Sugianto Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alam Syah.
Pada kesempatan itu, Dirjen PSP Andi Nur Alam Syah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk sinergi. Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp 29 triliun, dengan Rp 5,5 triliun untuk Kalteng guna program cetak sawah,” jelas Andi.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada 200-300 ribu hektar dana OPLA (Optimalisasi Lahan Rawa) yang belum dimanfaatkan dan bisa dialokasikan ke Kalteng.
“Para bupati diharapkan segera menyampaikan data lahan yang perlu dioptimalkan ke Kementerian Pertanian,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan menegaskan kesiapan Kalteng untuk berkolaborasi dalam program ini.
“Peluang ini jangan sampai diambil provinsi lain. Kita harus ambil bagian dalam kedaulatan pangan,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar Kementerian Pertanian memberdayakan pemuda Kalteng dalam program ini.
“Pemuda harus punya tekad dan kemauan untuk terlibat dalam pertanian,” pungkasnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Sunarti, mengungkapkan bahwa dari Survei Investigasi Desain (SID) tahun 2024, 102.000 hektar dari 150.000 hektar lahan yang disurvei bisa dicetak sawah.
“Program ini sudah direncanakan dengan matang, tidak tiba-tiba muncul,” ujarnya.
Sunarti merincikan, 10 kabupaten/kota yang menjadi sasaran program cetak sawah adalah Palangka Raya, Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Barito Utara, Barito Selatan, Seruyan, dan Gunung Mas. Sementara itu, Sukamara, Lamandau, Murung Raya, dan Barito Timur tidak masuk dalam program ini.
“Anggaran Rp 5,55 triliun sudah masuk dalam DIPA kami,” tandas Sunarti. (asp)
