BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memacu langkah konkret dalam menurunkan angka stunting.
Hal ini dilakukan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalteng Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida, Senin (14/4/2025).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius yang mengancam kualitas generasi masa depan.
Ia menekankan bahwa penanganan stunting merupakan bagian dari program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang sejalan dengan visi nasional.
“Stunting ini jadi salah satu prioritas utama dalam Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami menyelaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, hingga pencegahan stunting,” ujarnya.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan tren positif, di mana angka stunting di Kalteng menurun dari 26,9 persen (2022) menjadi 23,5 persen (2023).
Pemprov kini, lanjut Wagub, menargetkan penurunan lebih lanjut hingga mencapai 20,6 persen pada akhir 2025.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemetaan masalah hingga eksekusi program secara menyeluruh dan terukur.
“Kita harus kerja bareng, memperkuat konvergensi lintas sektor, mulai dari pemetaan, perencanaan, penganggaran, sampai penyusunan rencana kerja,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa dampak stunting tak hanya merugikan anak-anak, tetapi juga berdampak luas terhadap ketahanan keluarga dan pembangunan daerah.
“Perlu penanganan cepat dan tepat. Kalau kita lambat, dampaknya bisa jangka panjang,” tegasnya lagi.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Edy berharap rakor ini melahirkan komitmen nyata serta pemetaan program dan anggaran yang lebih efektif.
“Diskusi ini harus menghasilkan komitmen nyata, langkah-langkah konvergensi, serta pemetaan kegiatan dan anggaran yang matang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan menyatukan gerak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat sipil.
Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, RENSTRA, hingga APBD.
Rakor diikuti oleh para kepala daerah se-Kalteng, TPPS kabupaten/kota, Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Wakil Ketua I DPRD Kalteng, serta perwakilan instansi vertikal.
Hadir pula secara virtual, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, dari Jakarta. (asp)
