BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) membuka ruang dialog terbuka bersama mahasiswa, organisasi buruh, serta aktivis masyarakat sipil.
Pertemuan ini berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (1/5/2025), sebagai wadah menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah daerah.
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung bersama Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Kalteng, Maskur, hadir mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran untuk menerima aspirasi dari peserta aksi yang menyuarakan sejumlah isu penting.
Di antaranya permintaan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), revisi sistem pengupahan, hingga perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan buruh sektor perkebunan kelapa sawit.
Pada kesempatan itu, Maskur menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para buruh dan mahasiswa dalam menyampaikan suara publik.
“Kami mewakili Bapak Gubernur H. Agustiar Sabran menerima aspirasi dari teman-teman semuanya. Kami mengapresiasi teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasi,”ujarnya.
Maskur menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Pemprov Kalteng, dan akan diteruskan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, khususnya di bidang ketenagakerjaan.
“Kami dari Pemprov Kalteng akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami. Apa yang menjadi kewenangan kami akan segera ditindaklanjuti berkenaan dengan permintaan revisi UMR, dan tentunya pembahasan ini sudah dilakukan setiap tahun oleh dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan akademisi, dan pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam menetapkan kebijakan pengupahan, pemerintah daerah telah mempertimbangkan kelayakan hidup masyarakat.
“Tentunya dalam pengupahan tersebut, kami sudah mempertimbangkan beberapa hal termasuk kelayakan hidup. Pada tahun 2025 ini, sudah ada kenaikan 6,5 persen dibanding tahun sebelumnya sebagaimana instruksi Presiden,” ungkap Maskur.
Selain itu, Maskur turut menanggapi aspirasi nasional terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang menjadi perhatian di Hari Buruh nasional.
“Terkait UU Perlindungan PPRT, tentunya ada peningkatan perhatian di Hari Buruh tahun ini. Di Monas, aspirasi ini sudah diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau telah berkoordinasi dengan DPR, dan saat ini prosesnya sudah ditindaklanjuti. Tinggal menunggu pembahasan dan penetapan lebih lanjut, karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah pusat,” terang Maskur.
Mengenai perlindungan buruh perkebunan, khususnya di sektor kelapa sawit, Maskur menegaskan keseriusan Pemprov dalam menyampaikan hal itu ke pemerintah pusat.
“Tentang perlindungan buruh kelapa sawit, karena undang-undangnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka akan kami sampaikan. Kami juga akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan. Ini akan segera ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Maskur juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam pengawasan di lapangan.
“Peran masyarakat sangat penting. Jika ada informasi pelanggaran ketenagakerjaan, silakan sampaikan langsung kepada Dinas Ketenagakerjaan agar bisa segera ditindaklanjuti,” ucapnya.
Menutup dialog, Maskur menyampaikan bahwa aspirasi nasional seperti RUU Perlindungan PPRT dan ratifikasi Konvensi ILO 190 akan tetap diteruskan ke pusat.
“Apa yang adik-adik sampaikan tentunya akan kami sampaikan dan laporkan kepada Pak Gubernur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegasnya.
Ia kembali menekankan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam menuntaskan program prioritas, khususnya di 100 hari kerja.
“Kami dari Pemprov Kalteng, yakni Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, akan merealisasikan visi dan misi beliau. Baik dari program 100 hari kerja maupun program strategis, seperti bidang pendidikan dan kesehatan menjadi konsen utama yang sangat dianut oleh Bapak Gubernur,” pungkasnya. (asp)
