BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mempertegas komitmennya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas.
Melalui berbagai terobosan di sektor pendidikan, program pendidikan gratis mulai dari SMA, SMK, SLB, hingga kuliah bagi masyarakat kurang mampu dan yang tinggal di pelosok kini jadi prioritas utama.
Hal ini ditegaskan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran melalui Wakil Gubernur H. Edy Pratowo pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Kantor Dinas Pendidikan setempat, Jumat (2/5/2025).
Ia memastikan tidak akan ada lagi pungutan biaya sekolah maupun kuliah di lingkungan pemerintah daerah.
“Biaya sekolah bahkan hingga kuliah sepenuhnya ditanggung pemerintah. Tidak ada pungutan,” tegas Edy.
Tak hanya itu, program unggulan Satu Keluarga Satu Sarjana terus diperluas demi membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga sederhana.
Sejalan dengan itu, Pemprov juga tengah menyiapkan fasilitas pendidikan modern seperti TV interaktif, papan tulis digital, hingga membangun Sekolah Rakyat di daerah yang sulit dijangkau layanan pendidikan formal.
“SDM adalah kunci. Kalau hanya mengandalkan sumber daya alam, suatu saat akan habis. Tapi kalau kita punya SDM dan ilmu pengetahuan, itu tidak akan pernah habis,” lanjut Edy.
Pemprov Kalteng pun menyiapkan anggaran fantastis sebesar Rp2,3 triliun untuk pendidikan tahun ini.
Salah satu program besarnya yakni kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa, yang akan resmi diluncurkan pada peringatan Hari Jadi Provinsi Kalteng, 23 Mei mendatang.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyebut momentum Hardiknas tahun ini jadi pelecut semangat untuk mempercepat realisasi program pendidikan strategis daerah.
“Kita ingin pendidikan di Kalteng tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional,” ucap Reza.
Menurutnya, saat ini Pemprov tengah merampungkan regulasi Kartu Huma Betang sebagai payung berbagai program bantuan pendidikan.
Selain itu, penyediaan lahan Sekolah Rakyat dan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palangka Raya juga terus dikebut.
“Kita harus pastikan semua program berbasis data terbaru dan tidak ada tumpang tindih. Paling lambat 2026 semua program akan mulai berjalan secara menyeluruh,” tegasnya.
Demi mendukung transparansi dan digitalisasi layanan pendidikan, Pemprov Kalteng juga telah merilis aplikasi Pena Kalteng yang memungkinkan masyarakat memantau langsung kondisi sekolah di seluruh wilayah.
Pemerintah pun tengah menyiapkan surat edaran manajemen kegiatan sekolah, termasuk soal study tour dan wisuda, agar lebih efisien dan terukur.
Dengan sinergi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media, Pemprov Kalteng optimistis mampu menghadirkan pendidikan gratis, modern, dan berkualitas yang menjangkau hingga pelosok pedalaman. (asp)
