BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025.
Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo, mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7/2025).
Dalam forum tersebut, sejumlah capaian dan hambatan pelaksanaan anggaran dipaparkan sebagai bahan evaluasi bersama.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Akhmad Husain, dalam laporannya menyebutkan bahwa hingga 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi baru mencapai 21,88 persen dari total pagu sebesar Rp10,22 triliun.
Angka itu, lanjutnya, masih jauh dari target triwulan II sebesar 50 persen, dengan deviasi mencapai 28,12 persen.
“Perlu kami sampaikan bahwa beberapa perangkat daerah masih menghadapi hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik karena perubahan regulasi maupun penyesuaian sistem. Kendala ini berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran serta pelaksanaan program prioritas,” ungkapnya.
Untuk kabupaten/kota, rata-rata realisasi keuangan tercatat 28,37 persen dari total pagu Rp24,64 triliun, sedangkan capaian fisik mencapai 31,49 persen.
Sejumlah kendala yang dihadapi antara lain penyesuaian sistem katalog elektronik versi 6, serta kebijakan efisiensi anggaran yang mengacu pada instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan apresiasinya kepada instansi dan daerah yang telah menunjukkan progres positif. Namun, ia menekankan pentingnya kualitas dalam pelaksanaan program.
Ia juga mengangkat isu masih adanya kendaraan dinas milik instansi pemerintah yang menunggak pajak, termasuk di tingkat kabupaten/kota.
“Hal ini tentu menjadi ironi. Pemerintah daerah semestinya memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan,” tuturnya.
Untuk menanggapi masalah ini, Pemerintah Provinsi akan membentuk Tim Terpadu di bawah koordinasi Gubernur guna meningkatkan intensitas penagihan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak alat berat, hingga pajak air permukaan.
Selain aspek fiskal, Wagub juga menyoroti pentingnya sinergi daerah dalam mendukung program strategis seperti cetak sawah, pengembangan koperasi Merah Putih, dan pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal.
“Saya minta agar seluruh pelaksanaan program tidak hanya bersifat seremonial semata, tetapi benar-benar berbasis pada data dan kebutuhan konkret masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus menyentuh langsung masyarakat dan sesuai kondisi di lapangan.
Rakor TEPRA ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, disiplin anggaran, dan komitmen bersama dalam mempercepat realisasi program prioritas demi terwujudnya Kalteng yang berkah, maju, dan sejahtera. (asp)
