BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
Langkah awal ditandai dengan Kick-Off Meeting dan Bimbingan Teknis yang digelar di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Senin (28/7/2025).
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti, mewakili Plt. Sekretaris Daerah, membuka kegiatan tersebut.
Pada kesempatan itu, Ia menyampaikan pentingnya peran strategis Kalteng dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, mengingat kekayaan sumber daya alam dan ekosistem tropis yang dimiliki provinsi ini.
Sunarti membeberkan, bahwa Kalimantan Tengah telah mengalami peningkatan suhu rata-rata tahunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
“Dampak perubahan iklim kini menjadi ancaman nyata dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujar Sunarti saat membacakan sambutan Plt. Sekda Kalteng.
Ia menambahkan bahwa perubahan pola curah hujan telah menimbulkan ketidakpastian dalam ketersediaan air serta meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan.
“Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun juga merupakan dampak langsung dari perubahan iklim, yang memperburuk kualitas udara dan mengancam kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Sunarti juga menyoroti ancaman terhadap hutan tropis Kalteng yang menjadi salah satu penyangga karbon terbesar dunia. Menurutnya, deforestasi dan konversi lahan untuk pertanian telah mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati dan memperburuk ketahanan lingkungan.
Ia menyatakan bahwa ancaman tersebut berdampak luas, mulai dari sektor pertanian, ketahanan pangan, hingga keberlangsungan hidup masyarakat.
“Berbagai tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
Sunarti menekankan bahwa penyusunan rencana aksi adaptasi ini merupakan langkah strategis sekaligus bagian dari mandat regulasi nasional. Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun selama proses penyusunan.
“Rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam merancang kebijakan pembangunan daerah yang adaptif, inklusif, serta selaras dengan kebijakan nasional,” pungkasnya. (asp)
