BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, khususnya pada upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pertambangan.
Kepala Dinas ESDM Kalteng, Vent Christway, menyampaikan pihaknya terus memperkuat tata kelola usaha pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Fokusnya antara lain pengelolaan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, serta Batuan (MBLB).
“Setiap kegiatan penjualan keluar daerah diwajibkan memenuhi syarat pembayaran pajak daerah dan opsen MBLB sebagai dasar persetujuan penerbitan Surat Angkut Asal Barang (SAAB),” jelas Vent, Jumat (22/8/2025).
Ia menambahkan, penjualan dalam daerah tetap mewajibkan pelaporan berkala disertai bukti pembayaran pajak daerah dan opsen MBLB. “Sektor ini menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan daerah,” ujarnya.
Data mencatat, hingga triwulan II tahun ini realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara mencapai Rp5,008 triliun.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kalimantan Tengah sebesar Rp801,84 miliar.
Menanggapi sorotan DPRD Kalteng terkait perlunya data valid mengenai potensi dan realisasi DBH sektor energi, Vent menegaskan bahwa pendataan serta inventarisasi subjek dan objek pajak seperti PBB-KB dan Pajak Air Permukaan merupakan kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan, lanjut Vent, Dinas ESDM telah menyurati para pemegang izin pertambangan logam dan batubara yang kini pengelolaannya berada di pemerintah pusat.
Surat tersebut meminta data penggunaan BBM, air permukaan, serta kendaraan penunjang berplat KH maupun non-KH.
“Data itu kemudian kami serahkan kepada Bapenda untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Vent menegaskan, penghimpunan data akan terus dilakukan agar informasi yang diperoleh selalu terkini dan menyeluruh.
“Kami berharap sinergi antara OPD, eksekutif, dan legislatif bisa berjalan baik sehingga langkah optimalisasi pendapatan daerah benar-benar efektif,” tegasnya. (asp)
