BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo menyampaikan bahwa Kalteng menargetkan produksi padi mencapai 400 ribu ton pada tahun 2025.
“Tingkat produksi pertanian padi cukup meningkat, dari 2023 panen di rata-rata 330 ribu ton, 2024 mencapai 366 ribu ton, dan target di 2025 mencapai 400 ribu ton. Kami di Kalimantan Tengah berkomitmen kami bisa menyumbangkan swasembada pangan nasional,” kata Edy.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Leadership Forum CNN Indonesia: Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita, di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Edy, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur logistik agar hasil panen dari berbagai sentra produksi bisa menjangkau pasar lebih cepat dan efisien.
Ia menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025, Kalteng menjadi salah satu daerah prioritas dalam percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
“Kami di 2025 ini ditargetkan dari 71 ribu hektar, kemudian kami kontrak 66 ribu hektar untuk cetak sawah rakyat. Kemudian ada adendum karena lahan yang harus disinkronkan dengan masyarakat, sehingga target di 53 ribu. Saat ini sudah tergarap 25 persen. Dari angka 25 persen itu, kita harap memberi kontribusi positif,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng terus menindaklanjuti kebijakan nasional ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat desa.
Program cetak sawah rakyat diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan di tingkat lokal sekaligus mendukung target nasional.
Dalam forum yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, terutama di sektor ekonomi kerakyatan, pangan, dan energi.
“Saya kira peran daerah sangat penting. Karena sekali lagi daerah, bupati, gubernur memiliki power, memiliki kekuasaan, bisa membuat regulasi, ada sumber daya yang sangat berpengaruh untuk daerah masing-masing,” ujar Tito.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Kalteng optimistis bisa menjadi salah satu penopang utama swasembada pangan nasional dalam beberapa tahun mendatang. (asp)