BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Kegiatan tersebut digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian, dan menjadi bagian dari rangkaian Retreat Nasional Sekda Se-Indonesia, yang sehari sebelumnya dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto.
Forum strategis yang berlangsung selama empat hari, 26–29 Oktober 2025 ini, diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bekerja sama dengan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam Rakor ini, para peserta yang terdiri dari 38 Sekda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta Kepala Bappeda se-Indonesia, mengikuti berbagai diskusi tematik, pembekalan kebijakan, dan koordinasi lintas sektor bersama 22 Kementerian/Lembaga.
Forum ini menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya harmonisasi program nasional dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng, hadir bersama seluruh Sekda dan Kepala Bappeda dari berbagai daerah untuk membahas arah kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi.
Rakor ini menyoroti pentingnya sinkronisasi tidak hanya pada aspek perencanaan dan anggaran, tetapi juga pada waktu pelaksanaan, target capaian, dan kualitas program.
Melalui forum tersebut, daerah diharapkan dapat lebih adaptif terhadap kebijakan nasional, terutama dalam mendukung program prioritas strategis, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Selain membahas arah kebijakan, Rakor juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan, tantangan, serta kebutuhan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala oleh efisiensi fiskal dan kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam kesempatan itu, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah usulan program strategis untuk tahun anggaran 2026, yang disusun berdasarkan prioritas daerah serta diselaraskan dengan arah kebijakan nasional.
Selain Mendagri dan Wamendagri, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai Kementerian dan Lembaga Nasional, yang memberikan pembekalan terkait kebijakan pembangunan lintas sektor, inovasi tata kelola pemerintahan, serta strategi peningkatan efektivitas belanja daerah.
Forum strategis ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Tengah, untuk memperkuat sinergi dan memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan visi pembangunan nasional. (asp)
