BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menyelaraskan program pembangunan nasional di daerah.
Hal ini ditekankan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang juga membahas evaluasi Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi jaminan produk halal, yang digelar secara virtual, Senin (27/4/2026).
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang mengikuti rapat, mengungkapkan bahwa tantangan utama inflasi di Kalteng masih berkaitan dengan ketergantungan pasokan komoditas dari luar daerah.
“Perubahan harga sangat bergantung pada pasokan. Gangguan pasokan dari luar daerah akan berdampak pada ketersediaan serta harga di daerah,” tutur Yuas Elko.
Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah komoditas penyumbang inflasi yang sering mengalami fluktuasi harga antara lain cabai rawit, cabai merah, dan beras.
Yuas menegaskan, bahwa kenaikan harga secara berkala pada barang-barang kebutuhan pokok tersebut perlu diantisipasi secara cepat agar tidak memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, hingga beras sering mengalami kenaikan harga. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak luas,” jelas Yuas.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kalteng mendorong penguatan kerja sama antar daerah (KAD), terutama dengan wilayah-wilayah penghasil komoditas utama.
Langkah tersebut diambil guna memastikan rantai distribusi tetap lancar dan pasokan tidak hanya bertumpu pada satu sumber saja.
“Kita perlu mendorong kerja sama antar daerah, khususnya dengan daerah penghasil, agar pasokan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu sumber,” pungkas Yuas.
Selain persoalan inflasi, rakor yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir ini juga mengevaluasi kesiapan daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya terkait ketersediaan lahan dan percepatan perizinan.
Pertemuan tersebut juga menjadi sarana sosialisasi bagi pelaku UMKM di daerah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sertifikasi Jaminan Produk Halal dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah. (asp)