BALANGANEWS, KAPUAS – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas untuk meninjau langsung kondisi pelayanan medis serta membahas sejumlah persoalan strategis.
Fokus utama dalam pertemuan tersebut mencakup lonjakan angka stunting, jaminan kesehatan masyarakat, hingga kondisi infrastruktur rumah sakit yang mulai menua.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, dengan didampingi tim Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng.
Rombongan disambut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kapuas dr. Agus Waluyo dan Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dr. Delianae.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kenaikan angka stunting di Kabupaten Kapuas yang cukup signifikan, yakni dari 16,2 persen pada 2023 menjadi 22,5 persen pada 2024.
Anggota DPRD Kalteng daerah pemilihan Kapuas, Ir. Nyelong Inga Simon, menegaskan perlunya langkah konkret yang menyentuh akar permasalahan.
“Intervensi harus difokuskan pada pemenuhan gizi ibu hamil serta perbaikan sanitasi lingkungan, sehingga upaya pencegahan bisa lebih efektif,” ujar Nyelong Inga Simon.
Selain masalah gizi buruk, jaminan kesehatan bagi pekerja pendatang juga menjadi perhatian serius. Anggota DPRD Kalteng, Amonius Tuyum, menyoroti banyaknya warga luar daerah yang menetap namun belum terdaftar BPJS Kesehatan, sehingga menghambat akses layanan medis.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Kapuas, dr. Delianae, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menyiapkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai solusi bagi masyarakat yang belum terakomodasi BPJS.
“Melalui Jamkesda, masyarakat tetap dapat memperoleh layanan kesehatan di RSUD maupun fasilitas kesehatan lainnya,” jelas dr. Delianae.
Usai audiensi, rombongan melakukan peninjauan lapangan ke RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
Dalam inspeksi tersebut, ditemukan sejumlah catatan penting yang memerlukan perhatian mendesak, mulai dari kondisi bangunan ICU dan ruang operasi yang sudah menua, keterbatasan tenaga dokter spesialis, hingga rasio tempat tidur ICU yang belum ideal.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya melalui perbaikan fasilitas fisik dan penguatan tenaga medis di Kabupaten Kapuas. (asp)