BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tidak hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga mempercepat upaya pembasahan kawasan gambut dan memperkuat dukungan operasi di lapangan.
Langkah tersebut disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam konferensi pers di Media Center Posko Pusat Karhutla, halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur setempat, Senin (31/8/2026).
Agustiar mengatakan penanganan karhutla di kawasan gambut memiliki tantangan tersendiri karena titik api dapat berada di bagian dalam sehingga membutuhkan waktu dan ketersediaan air yang cukup.
“Penanganan kebakaran di lahan gambut membutuhkan waktu untuk menjangkau titik api di bagian terdalam. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan air. Oleh karena itu, bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan sumur bor mulai dilaksanakan dan bantuan pendukung lainnya juga telah berdatangan,” ujar Agustiarnya.
Menurut Gubernur Agustiar, pencegahan harus dilakukan sebelum musim kemarau tiba. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar.
“Gambut memang membutuhkan penanganan yang tepat. Ketika akan memasuki musim kemarau, pembasahan harus sudah mulai dilakukan. Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit, terutama untuk menjangkau titik api yang berada di bagian dalam. Karena itu, kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah sehingga risiko kebakaran dapat ditekan. Harapannya, ke depan langkah pencegahan seperti ini dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan,” jelas Agustiar Sabran.
Gubernur menyebut sebelumnya telah dilakukan pembasahan gambut melalui pembuatan sekat kanal dan tabat. Ke depan, pengelolaan kawasan gambut dinilai membutuhkan dukungan kelembagaan dan teknologi agar upaya pencegahan berjalan lebih optimal.
Selain memperkuat langkah pencegahan, Pemprov Kalteng juga meningkatkan dukungan terhadap operasi penanganan di lapangan. Sejumlah peralatan telah diterima, di antaranya 10 unit ekskavator, sekitar 100 unit pemadam kebakaran, selang air, serta perlengkapan pendukung lainnya.
Status tanggap darurat karhutla Kalteng juga ditetapkan mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026. Status tersebut dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, pengerahan personel dan peralatan, serta mobilisasi sumber daya dalam menangani karhutla.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” ungkap Agustiar Sabran.
Dari sisi dukungan anggaran, Pemprov Kalteng memastikan dana penanganan bencana tetap tersedia. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan mencapai Rp72 miliar.
“Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan 72 miliar rupiah melalui BTT,” kata Agustiar Sabran.
Pemerintah juga terus memperbarui data karhutla melalui laporan masing-masing daerah yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Langkah tersebut dilakukan agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.
“Data ini kita update berdasarkan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusdalops kita,” terang Gubernur Agustiar Sabran.
Dengan penguatan pembasahan gambut, penambahan peralatan, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas instansi, Pemprov Kalteng menargetkan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat sekaligus menekan risiko kebakaran berulang di kawasan gambut. (asp)