BALANGANEWS, KUALA KURUN – Komisi II DPRD dan Pemkab Gumas kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PBS. Kali ini dengan PBS di bidang perkebunan sawit. Topik RDP masih membahas yang terkait realisasi CSR terhadap masyarakat sekitar.
”Hasil dari RDP itu, kami mewajibkan PBS untuk menyampaikan laporan realisasi CSR tahun sebelumnya dan program CSR di tahun berjalan pada awal tahun,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gumas, Binartha, Selasa (25/7/2023).
Dia melanjutkan, laporan realisasi CSR tersebut disampaikan kepada Pemkab melalui Sekretariat CSR di Kantor Bappedalitbang, dengan tembusan ke DPRD setempat.
”Dengan pelaporan program CSR, maka setiap kegiatan yang dilakukan memakai dana CSR PBS bidang perkebunan, tidak akan terjadi tumpang tindih dengan anggaran dari Pemkab,” terangnya.
Selain CSR, juga dibahas terkait Perda Kabupaten Gumas Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal. Ini wajib ditaati oleh seluruh PBS.
”Nanti akan dilakukan MoU terkait penerimaan tenaga kerja lokal dan akan dilakukan satu pintu melalui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM,” ujarnya.
