BALANGANEWS, KUALA KURUN – Dua bulan terakhir ini, jumlah hotspot dan kejadian Karhutla cenderung meningkat. Untuk itu, semua pihak baik itu Pemkab, kepolisian dan instansi terkait termasuk dari pemerintah desa harus bisa bersatu dalam upaya penanggulangan Karhutla.
”Saya minta seluruh pemerintah desa untuk menyiapkan anggaran pengadaan peralatan Damkar penanggulangan Karhutla,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Gumas, Nomi Aprilia, Rabu (23/8/2023).
Bencana Karhutla dapat terjadi kapan dan dimana saja. Untuk itu, diimbau ke seluruh pemerintah desa menganggarkan dana pengadaan peralatan Damkar, yang tentu harus disesuaikan dengan kondisi geografis di desa masing-masing.
”Sebelum dianggarkan, harus dirapatkan dulu melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh pihak. Jika tercapai kesepakatan, maka pemerintah desa bisa menganggarkan dana pembelian peralatan Damkar itu,” ujarnya.
Dia juga mengharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat untuk menyurati semua pemerintah desa agar menyiapkan anggaran pengadaan alat Damkar.
”Sebelum peralatan Damkar dibeli, saya ingin pemerintah desa terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” tuturnya.
Selama ini, bencana Karhutla sangat merugikan masyarakat baik itu sisi materil, kesehatan, dan lainnya. Seluruh pemerintah desa perlu menyiapkan anggaran, sebagai upaya penanggulangan Karhutla di wilayah masing-masing.
”Pemerintah desa harus memikirkan anggaran pengadaan alat Damkar. Tidak ada kata terlambat,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Gumas Jaya S Monong mengatakan BMKG memperkirakan musim kemarau tahun 2023 akan lebih panjang dan kering akibat fenomena el nino. Puncaknya terjadi pada Bulan Agustus dan September.
”Untuk itu, saya meminta kepada semua pihak termasuk pemerintah desa agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman Karhutla,” tandasnya. (ahs)
