BALANGANEWS, KUALA KURUN – Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Gumas mengikuti kick off meeting perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi (PPAS) tahun 2023. Ini untuk mensinergikan perencanaan dan implementasi pembangunan pada bidang sanitasi.
”Kick off ini untuk memenuhi tahapan menyusun dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2023, serta ekspose dokumen study EHRA yang telah disusun pada tahun 2022,” ujar Pj Sekda Gumas, Richard, Senin (4/9/2023).
Dia mengatakan, kick off meeting PPAS adalah sosialisasi kembali pembangunan sektor sanitasi melalui program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan memberi pengenalan kepada pokja pengembangan PKP mengenai substansi dokumen pemutakhiran SSK.
”Dengan demikian, akan terjadi sinkronisasi dan menghasilkan dokumen SSK yang berkualitas. Untuk itu, diharapkan pokja pengembangan PKP bisa lebih fokus dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat,” ujarnya.
PPSP diarahkan untuk ciptakan lingkungan kondusif yang mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui advokasi dan perencanaan strategis. Untuk itu, disusun suatu dokumen rencana strategis sanitasi yaitu buku putih sanitasi (BPS), SSK, dan memorandum program sanitasi (MPS).
”Untuk dokumen BPS sudah selesai disusun tahun 2014. Begitu juga dengan SSK kabupaten telah selesai disusun tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2018, pokja sanitasi melakukan pemuktahiran SSK 2018-2023,” tuturnya.
Dari hasil study Ehra dinas kesehatan, ada enam kecamatan yang teridentifikasi beresiko sangat tinggi di bidang sanitasi berupa persampahan, air limbah maupun drainase yakni Kecamatan Manuhing Raya, Rungan Barat, Rungan Hulu, Damang Batu, Miri Manasa dan Tewah.
”Kami minta kepada seluruh perangkat daerah terkait dengan sanitasi, agar serius merencanakan program dan kegiatan di daerah beresiko itu. Harus berdasarkan skala prioritas, dengan acuan dokumen pemutakhiran SSK dalam perencanaan dan implementasi,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Gumas Yantrio Aulia menambahkan, kick off meeting bertujuan untuk menginformasikan kepada seluruh stakeholder agar mengetahui berbagai hal yang berkaitan PPSP, tercapai persamaan persepsi stakeholder dalam pembangunan sanitasi, mengadvokasi pengambil keputusan di tingkat kabupaten untuk bisa memberikan komitmen dan mendukung tugas yang dilakukan oleh pokja pengembangan PKP.
”Kick off meeting ini juga untuk memperkuat kapasitas pokja pengembangan PKP agar bisa menjalankan peran dan fungsi, serta memberikan pemahaman tentang proses penyusunan dokumen Pemuktahiran SSK,” tandasnya. (ahs)
