BALANGANEWS, KUALA KURUN – Kabupaten Gumas berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) program JKN dari BPJS Kesehatan. Capaian tersebut memberikan akses dan kemudahan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Sampai dengan 1 September tahun 2023, jumlah kepesertaan program JKN di daerah ini mencapai 96,41 persen atau 126.468 jiwa, dari jumlah penduduk 131.174 jiwa,” ujar Bupati Gumas, Jaya S Monong, Kamis (21/9/2023).
Dari jumlah itu, penduduk yang berstatus aktif pada kepesertaan program JKN sebanyak 82.130 jiwa atau 62,61 persen. Keaktifan itu masih menjadi tugas lintas sektoral, agar 1 januari 2024 nantinya bisa mencapai di angka minimal 78 persen dari jumlah penduduk.
“Kepesertaan JKN di Kabupaten Gumas ini berasal dari berbagai segmen termasuk penduduk yang didaftarkan Pemkab setempat, melalui integrasi Jamkesda,” tuturnya.
Terpisah, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Mohammad Iqbal Anas Ma’ruf menuturkan, integrasi Jamkesda merupakan wujud komitmen bersama menyukseskan JKN sebagai salah satu program strategis nasional, dimana Pemkab wajib mendukung program JKN dan mengintegrasikan ke dalam program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
“Kami berterima kasih atas niatan mulia Pemkab yang berkeinginan kuat mendaftarkan seluruh penduduk menjadi peserta program JKN. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab untuk hadir memberikan proteksi kesehatan bagi penduduk,” tuturnya.
Dia mengatakan, dukungan dari Pemkab merupakan hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan UHC yang optimal. Pemkab harus berkomitmen memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan, dan berupaya mempertahankan predikat UHC dengan memastikan kecukupan anggaran dan pembayaran iuran secara tepat waktu.
“Dengan komitmen yang kuat dari Pemkab, kami yakin perlindungan program JKN akan semakin luas dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Gumas,” katanya.
Dia berharap tercapainya UHC di Kabupaten Gumas, maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa terjamin melalui skema program JKN, baik melalui penduduk yang didaftarkan pemerintah, keterlibatan instansi/perusahaan, bahkan peserta mandiri. (ahs)
