KUALA KURUN – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Rayaniatie Djangkan berharap pemerintah pusat memenuhi permohonan bantuan bus sekolah yang telah diajukan pemerintah kabupaten itu.
“Mengingat keterbatasan ketersediaan anggaran pemkab yang terbatas, saya harap permintaan bantuan itu dapat dipenuhi oleh pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” di Kuala Kurun, Jumat (15/11/2019).
Legislator yang berasal dari daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Kurun, Mihing Raya dan Sepang ini mengatakan, pada tahun 2018 lalu Kabupaten Gumas mendapat bantuan satu unit bus sekolah untuk angkutan pelajar dari Kemenhub RI.
Namun jika melihat luasan daerah, jumlah pelajar dan ketersediaan sarana angkutan umum, Kabupaten Gumas masih membutuhkan dua unit bus sekolah. Oleh sebab itu, dia berharap permohonan bantuan yang telah diajukan sebelumnya dapat dipenuhi.
“Bus sekolah kapasitasnya terbatas, sementara jumlah peserta didik di daerah ini banyak. Jadi memang masih memerlukan bantuan bus sekolah dari pemerintah pusat,” beber politisi Partai Amanat Nasional ini.
Menurutnya, adanya bantuan bus sekolah sangat bermanfaat untuk mengurangi angka kecelakaan bagi para pelajar, dari pada mereka menggunakan kendaraan roda dua yang memberikan kontribusi terhadap angka kecelakaan yang tinggi.
Disamping itu, diharapkan para pelajar dapat lebih tepat waktu untuk ke sekolah, menjamin tersedianya angkutan umum di daerah bagi pelajar kurang mampu, menghemat biaya transportasi dari dan menuju ke sekolah masing-masing, dan lainnya.
Secara khusus, legislator yang telah terpilih sebanyak tiga kali berturut-turut ini berharap penggabungan perangkat daerah, yang telah dilakukan oleh Pemkab Gumas baru-baru ini, tidak berpengaruh terhadap permohonan bantuan yang telah diajukan.
“Saya harap pemerintah pusat memenuhi permohonan bantuan yang telah diajukan oleh Dishub Kabupaten Gumas, karena ini demi kepentingan generasi muda yang nantinya akan meneruskan pembangunan,” tuturnya.
Untuk diketahui, Pemkab Gumas baru saja melakukan penggabungan sejumlah perangkat daerah, demi efisiensi dan efektivitas. Khusus untuk Dishub serta Dinas Kehutanan dan Pertanahan digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup. (ant/ari)
