BALANGANEWS, KUALA KAPUAS – Sebanyak 50 orang Guru Paud sertifikasi dan non PNS menyuarakan aspirasinya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, di jalan Tambun Bungai Kapuas, Rabu (21/9/2022)
Adapun aksi yang dikawal oleh pihak keamanan dari Polres Kapuas, TNI tersebut, para Guru Paud non PNS meminta adanya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, tentang insentif daerah yang seharusnya diterima oleh mereka.
“Kami ke sini menemui wakil kami di DPRD Kapuas, untuk mengadukan nasib kami ini yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari Pemda Kapuas, jangan hanya diberi harapan palsu,” ucap juru aksi damai, Elina.
Lanjutnya, dimana selama ini para Guru Paud non ASN tersebut, hanya mendapat honor dari yayasan memberikan Rp. 50.000,-persetiap bulannya yang dibayar per 3 bulan, jadi dimana peran Pemda yang menghadirkan setiap Desa/Kelurahan minimal 1 Paud.
Sementara itu adanya aksi damai dari Guru Paud tersebut, langsung disambut oleh Wakil Ketua komisi IV DPRD Kapuas, Rosihan Anwar,Sekretaris Komisi IV, Sera Shintanola, Bendi, Toshiba Limin, H. Abdurahman Amur, Noni Hermirawati, SP. Didi Hartoyo, H. Darwandie.
“Kami mengajak para ibu-ibu Guru Paud untuk masuk ke dalam ruang gabungan untuk berdiskusi, yang juga dihadiri oleh pihak Pemda Kapuas, yaitu Sekda, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kapuas,” terangnya.
Dari hasil diskusi yang cukup panjang akhirnya ada beberapa poin yang disepakati yaitu pertama meminta insentif sesuai janji Kadisdik Kapuas yang sampai saat ini belum ada realisasi, kedua meminta diangkat menjadi P3K melalui jalur khusus mengingat masa kerja dan usia.
Ketiga meminta tunjangan bagi Kepala Sekolah non PNS dari Pemda, keempat memohon kepada DPRD Kabupaten Kapuas untuk mempertemukan dengan Bunda Paud Kabupaten Kapuas ibu Ary Egahni Ben Bahat. (put)
