BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk segera mengambil langkah strategis di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dinilai menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan.
Freddy menekankan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi kunci utama agar program pembangunan tetap berjalan di tengah fluktuasi ekonomi global maupun nasional.
“Kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus mencari langkah strategis, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Freddy Ering di Palangka Raya, Rabu (8/4/2026).
Dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah, legislator PDI Perjuangan ini menilai kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran menjadi hal yang tidak terhindarkan.
Pemprov Kalteng melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta melakukan penajaman skala prioritas terhadap program-program dalam APBD.
Ia menyarankan agar pengurangan anggaran menyasar pada pos-pos belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik primer atau produktivitas daerah.
“Terkait hal tersebut, diharapkan kepada Pemprov dalam hal ini Tim Anggaran agar pengurangan dan efisiensi anggaran dilakukan terhadap belanja operasi, khususnya belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, ATK, serta belanja rumah tangga,” tambahnya.
Meski demikian, Freddy memberikan catatan khusus agar kebijakan efisiensi ini tidak dipukul rata. Menurutnya, instansi yang menjadi garda terdepan pemungut PAD, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan unit SAMSAT, harus tetap mendapatkan dukungan operasional yang maksimal.
Ia berpendapat bahwa pemangkasan anggaran pada sektor pemungut pendapatan justru berisiko menghambat target optimalisasi keuangan daerah.
“Sebab dengan realitas semakin rendahnya dana transfer termasuk bagi hasil, mau tidak mau Pemprov harus mengoptimalkan PAD. Untuk itu, operasional Bapenda dan SAMSAT hendaknya dihindari adanya pengurangan atau efisiensi,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas kas daerah sehingga Pemprov Kalteng tetap mampu membiayai program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas. (asp)