Pansus DPRD Kapuas Gali Referensi Raperda ke Sejumlah Daerah

Whatsapp Image 2025 07 10 At 23.10.42 6e956781
Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah

BALANGANEWS, KUALA KAPUAS — Tiga Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas saat ini terus aktif melakukan pendalaman referensi dan koordinasi ke sejumlah daerah terkait penyusunan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, Jumat (18/4/2025).

“Pansus I, II dan III masih melaksanakan koordinasi dan konsultasi beberapa daerah,” ucap Ardiansah.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas itu menjelaskan, langkah konsultasi dan koordinasi tersebut merupakan bagian penting dalam proses legislasi daerah.

Selain untuk memperkaya substansi materi, hal ini juga bertujuan memastikan seluruh raperda yang disusun benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurutnya, pelaksanaan tugas Pansus ini telah dijadwalkan dan ditetapkan dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Kapuas.

Kegiatan pendalaman referensi tidak hanya dilakukan di dalam daerah, tetapi juga ke luar daerah, khususnya ke wilayah yang telah lebih dahulu menerapkan perda sejenis.

“Pelaksanaan tugas pansus sudah diagendakan sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Kapuas dan sudah dilaksanakan di beberapa daerah,” jelasnya.

Ardiansah menambahkan, salah satu contoh perda yang tengah menjadi perhatian adalah Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), yang implementasinya telah dijalankan dengan baik di sejumlah daerah lain.

Melalui kegiatan studi banding ini, Pansus DPRD Kapuas dapat mengambil pengalaman dan masukan dalam penyempurnaan raperda yang sedang disusun.

“Kita harapkan dapat berjalan baik dan sesuai ketentuan,” pungkas Ardiansah.

DPRD Kapuas berharap, dengan adanya konsultasi aktif ini, produk hukum daerah yang dihasilkan ke depan bisa lebih berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. (asp)