BALANGANEWS, PURUK CAHU – Bupati Kabupaten Murung Raya (Mura) Perdi M. Yoseph membuka kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2023, yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Puruk Cahu, pada Senin (24/3/2022).
Acara tersebut juga dihadiri oleh, Anggota DPR Republik Indonesia (RI) Komisi VII Willy M. Yoseph, yang merupakan putra asli daerah Murung Raya, Kemudian Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya Ahmad Tafruji, Unsur Forkopimda, Kepala Bappedalitbang Murung Raya Pahala Budiawan, Camat se-Murung Raya, Kepala instansi vertikal BPN, BPS, Tokoh Masyarakat, Pimpinan mitra kerja Perbankan, PLN, PDAM, Kantor Samsat, KPP Pratama, BPJS, Perusda, dan Kapolres Murung Raya AKBP I Gede Putu Widyana serta tamu undangan lainnya secara virtual.
Dalam sambutannya, Perdi mengatakan bahwa beberapa Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang adalah pembangunan sarana dan prasarana dasar, memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, meningkatkan mutu kesehatan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Program unggulan yang harus tetap dilanjutkan dan dimantapkan yaitu mura cerdas, Mura sehat merealisasikan mura sejahtera, serta percepatan program pembangunan Desa maupun Kelurahan,” katanya.
Bupati alumnus STPDN ini juga menyampaikan bahwa program yang dimaksudkan tersebut agar dapat mencapai Murung Raya di tahun 2030.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dalam perencanaan yang efisien dan efektif akan menjadi tolok ukur dalam Akuntabilitas Pemerintah.
“Perencanaan pembangunan yang tidak efisien dan efektif akan menimbulkan pencitraan yang negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur Pemerintah,” ucapnya.
Lebih lagi, dalam musyawarah tersebut kata Perdie bahwa besar atau kecilnya anggaran bukan tolak ukur suksesnya perencanaan, tetapi seberapa besar manfaat dari perencanaan tersebut bagi masyarakat.
“Saya perlu tekankan adalah baik dari jumlah anggaran tetapi profesionalisme dan bobot pelayanan publik yang tidak memandang besar kecilnya anggaran tetapi ke bermanfaatan perencanaan tersebut bagi masyarakat,” tegasnya.
Kemudian, ia juga mengajak seluruh satuan organisasi dan perangkat daerah yang terkait agar dapat pro-aktif berkoordinasi dengan sebaik-baiknya untuk menangani usulan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBD Provinsi dan APBN.
“Kita harus Pro-aktif semuanya menciptakan komitmen dalam kebersamaan pandangan dan harapan untuk memadukan strategi, kebijakan, program, serta kegiatan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adi/tim)