BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng menghadiri Penyerahan Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) 2023, yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalteng, di Aula setempat, Rabu (10/1/2024).
Sri menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng mengucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kanwil Kemenkumham Kalteng yang terus membina dan mendorong daerah kabupaten untuk melaksanakan program Kabupaten Kota Peduli HAM.
Pemberian penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM merupakan salah satu pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025, memuat sasaran strategis yang digunakan dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
Sri menegaskan, kegiatan ini menjadi sarana penting untuk melakukan evaluasi, terutama pada dinas atau instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan dan memenuhi kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM dan tercapainya Aksi HAM secara maksimal.
“Sehingga tujuan RANHAM, Kabupaten Kota Peduli HAM dan Aksi HAM dapat terwujud, yaitu terciptanya Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan Pemajuan Penegakan dan Pemenuhan HAM,” ucapnya.
Sri mengungkapkan, bahwa pada tahun 2023, ada 2 kabupaten di Kalimantan Tengah yang memperoleh penghargaan KKP HAM, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pulang Pisau.
“Atas prestasi tersebut, saya mengapresiasi kedua kabupaten yang telah berusaha dan berjuang, sehingga mampu memenuhi kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM. Saya berharap juga kabupaten lain dapat mengikuti untuk perolehan kriteria kabupaten/kota peduli HAM,” ujarnya.
Kakanwil Hukum dan HAM Kalteng Hendra Eka Putra menyebutkan bahwa, tujuan diadakannya Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah untuk memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, serta mengembangkan sinergisitas Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah.
Selain itu, memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
Kantor Kemenkumham, sambung Hendra, telah melaksanakan penyelenggaraan unsur pemerintah di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertanggung jawab untuk mendorong Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Aksi HAM.
“Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalteng yang telah membina Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kedepannya agar pemenuhan Kabupaten/Kota Peduli HAM dapat meningkat dan lebih banyak lagi,” pungkasnya. (asp)
