BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (24/4/2024).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno. Pada kesempatan itu, dia menilai rapat tersebut sangat penting dalam menjalin sinergi yang terintegrasi bersama pihak terkait agar Kalteng bebas korupsi.
“Terima kasih untuk terselenggaranya rapat ini. Karena sangat baik dalam sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa korupsi,” kata Wiyatno.
Sementara itu, perwakilan KPK RI, Irawati menyampaikan peran DPRD dalam upaya pencegahan korupsi sangat vital, berkaitan dengan perencanaan dan pengangaran APBD.
Pasalnya, tambah Irawati, masih ada ditemukan di daerah-daerah Indonesia perencanaan dan penganggaran tidak sesuai sasaran dan berulang, sehingga menimbulkan potensi kerentanan korupsi.
“Mungkin bapak ibu tidak percaya, KPK menjumpai Pokmas dengan nama Doraemon sampai Topi Miring. Masih kita temukan, perencanaan penganggaran, kadang tidak sesuai. Biasanya pengulangan,” jelasnya.
Pihak KPK menjelaskan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kalteng cukup bagus. Hampir semua daerah Kabupaten/Kota meningkat cukup tajam, dari tahun 2021 sampai 2023, sekarang nilainya sudah rata-rata di atas nilai 80. Walaupun masih ada yang di bawah, tapi sudah mendekati nilai 80.
Namun Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kalteng merosot perlu perbaikan bersama. Hal itu menjadi alarm semua pihak terkait di pemerintahan agar tak macam-macam dengan uang rakyat jika tak mau menggunakan rompi KPK alias tersangka kasus korupsi. (asp)
