BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) setempat, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya pada Senin (2/9/2024).
Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat.
Di dalam sambutannya, Kepala Disbun Kalteng, Rizky Ramadhana Badjuri, yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Perkebunan, Muhamad Rus’an, menekankan pentingnya Bimtek ini sebagai upaya untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai pemetaan dan pendataan kebun sawit rakyat.
“Pelatihan ini, yang juga mencakup pelatihan sistem informasi geografis tingkat operator, bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang perkebunan kelapa sawit rakyat. Hal ini penting untuk mengoptimalkan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan mendukung usaha budidaya milik pekebun,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, yang hadir untuk membuka acara tersebut, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan ini.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyambut baik penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Edy, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Selain berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat, sektor ini juga meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha yang berkelanjutan.
Namun, dirinya juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi selama tiga dekade pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalteng.
“Pemerintah belum sepenuhnya memiliki data dan informasi yang akurat mengenai pengelolaan lahan sawit oleh rakyat. Data yang ada selama ini hanya estimasi dengan validasi yang rendah,” tuturnya.
Kekurangan data yang akurat ini sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran, termasuk dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan bantuan bibit serta pupuk.
“Oleh karena itu, memperbaiki data dan informasi mengenai perkebunan sawit rakyat menjadi langkah kebijakan jangka pendek yang sangat strategis,” tegas Edy. (asp)
