BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Ruselita, menyuarakan harapannya agar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, segera direvisi.
Ia menilai bahwa peraturan ini telah memicu perdebatan di masyarakat karena beberapa ketentuannya dianggap tidak mendidik dan kurang sesuai, meskipun dimaksudkan untuk melindungi remaja dari perilaku yang tidak sehat.
Ruselita menegaskan bahwa penerapan aturan ini bisa memberi kesan bahwa remaja diberi kebebasan untuk berperilaku bebas tanpa batasan yang jelas.
“Tanpa edukasi dan penjelasan yang memadai, penyediaan alat kontrasepsi justru bisa disalahartikan oleh remaja dan digunakan untuk melakukan seks bebas,” ujar Ruselita pada Rabu (7/8/2024).
Ia mengungkapkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi secara terbuka dapat diartikan oleh generasi muda sebagai dukungan pemerintah terhadap perilaku yang tidak diinginkan.
Politisi Partai Perindo ini menambahkan bahwa pemikiran remaja masih labil dan cenderung mencari pengalaman baru. Ia berharap pemerintah mendengarkan suara penolakan dari berbagai kalangan masyarakat dan mempertimbangkan revisi aturan tersebut.
“Saya ingin menekankan pentingnya pendekatan yang lebih edukatif dalam memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas kepada remaja, daripada langsung menyediakan alat kontrasepsi,” tutup Wakil Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya ini. (asp)
