BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti penyebab banjir yang tengah terjadi di Kalteng, salah satu yang terjadi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata, mengatakan faktor terjadinya banjir yang terjadi saat ini disebabkan perubahan kondisi tutupan lahan semakin memburuk. Selain itu, tingkat perubahan kondisi tutupan lahan tersebut beriringan dengan semakin luasnya penguasaan lahan oleh Investasi skala besar
“Berdasarkan analisis kami, pada periode 2019-2022 yaitu tutupan Perkebunan Sawit meningkat seluas 123.766 ha, Hutan Tanaman meningkat seluas 12.649 ha, dan Pertambangan seluas 40.691 ha. Kenaikan tutupan lahan dapat diindikasikan sebagai deforestasi yang diduga diakibatkan oleh pengalihfungsian lahan menjadi aktivitas industri ekstraktif. Aktivitas industri ekstraktif ini diindikasikan sebagai penyebab masifnya kerusakan lingkungan yang berujung rentannya beberapa kabupaten terjadi banjir,” kata Bayu, Jumat (25/10/24).
Sejalan dengan kondisi tutupan lahan yang semakin buruk, Bayu juga menilai sikap pemerintah dalam upaya menanggulangi faktor penyebab adanya bencana berulang juga semakin bias dan inkonsisten.
“Bencana banjir ini telah terjadi selama lima tahun terakhir. Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan yang benar-benar untuk keselamatan rakyat, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan terus tidak tepat sasaran. Segerakan evaluasi kebijakan tata kelola sumber daya alam di Kalteng dan segera evaluasi tata ruang untuk memperjelas posisi kerentanan bencana di Kalteng, ” tegasnya.
Manajer Advokasi Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menambahkan bahwa Kalteng telah berada dalam kondisi darurat bencana ekologis. Menurutnya, meskipun bencana berulang terjadi, kebijakan mitigasi yang tepat belum juga ada.
“Penguasaan lahan oleh investasi besar kini mencapai 78% dari wilayah Kalimantan Tengah. Pemerintah harus segera mengadakan audit lingkungan dan membuat kebijakan mitigasi yang terukur untuk memastikan keadilan ekologis. Jangan hanya memberikan bantuan sembako sebagai respons setiap kali banjir melanda,” ujar Janang.
Sementara itu, Igo, Manajer Pengorganisasian Rakyat Walhi Kalteng, menyoroti dampak alih fungsi lahan terhadap ruang hidup masyarakat.
“Alih fungsi lahan demi keuntungan perusahaan telah menyempitkan ruang hidup masyarakat. Tanpa kajian dampak jangka panjang, pengelolaan sumber daya alam akan terus meninggalkan kecemasan bagi generasi mendatang,” katanya. (asp)
