BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Banjir kembali merendam pemukiman warga di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Banjir ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi jalur transportasi lintas kabupaten di kedua wilayah tersebut.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (WALHI Kalteng), Bayu Herinata, menyebutkan bahwa data dari pihaknya dan Save Our Borneo (SOB) menunjukkan bahwa bencana banjir di Kalimantan Tengah terus meluas.
Menurut catatan dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Pusdatinkom) BNPB, lanjutnya, sejak Januari hingga Oktober 2024, tercatat 9.089 rumah terendam, 60.416 jiwa terdampak, dan 252 orang terpaksa mengungsi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Bayu Herinata menambahkan bahwa salah satu penyebab utama banjir yang semakin parah adalah kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan-Kapuas.
“Aktivitas deforestasi besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan dan pertambangan telah merusak hutan dan sungai di kawasan ini,” ungkapnya, Senin (2/12/2024).
Kerusakan ini, lanjut Bayu, diperparah oleh pembukaan lahan untuk perkebunan dan tambang yang mengurangi daya serap air, memicu erosi, dan mengganggu ekosistem alami.
Rekapitulasi bencana ekologis WALHI Kalteng mencatat bahwa sejak 2020 hingga 2023, wilayah terdampak banjir terus meluas. Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan beberapa daerah lainnya menjadi langganan banjir, bahkan wilayah baru seperti Murung Raya, Barito Timur, dan Gunung Mas kini juga mulai terdampak.
“Desa-desa di DAS Kahayan-Kapuas yang mengalami banjir setiap tahun adalah bukti nyata bahwa kondisi lingkungan semakin kritis. Pemulihan segera harus dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut,” tegas Bayu.
Direktur Save Our Borneo (SOB), Muhamad Habibi, menyoroti deforestasi yang terjadi di kawasan DAS Kahayan-Kapuas. Berdasarkan data Nusantara Atlas yang dihimpun SOB, pada 2024 saja, katanya, aktivitas perusahaan di kawasan ini menyebabkan hilangnya 3.367 hektar hutan.
“Kawasan ini berada di hulu anak-anak sungai. Deforestasi di konsesi perusahaan berdampak langsung pada hilir sungai, menyebabkan banjir di wilayah hilir semakin parah,” jelas Habibi.
WALHI Kalteng dan SOB mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah ini, terutama aktivitas perusahaan besar di sektor kehutanan dan tambang.
“Tanpa tindakan tegas, kerusakan lingkungan akan terus terjadi, memperburuk bencana ekologis yang berdampak besar pada masyarakat,” tutup Habibi. (asp)
