BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Pelatihan Pemeriksaan Belanja Daerah bekerja sama dengan Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (MEP FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Pelatihan ini berlangsung di Gedung MEP FEB UGM dalam dua batch, yaitu 2–7 Desember 2024 untuk Batch 1 dan 9–14 Desember 2024 untuk Batch 2, dengan total peserta sebanyak 60 orang.
Kepala Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan UGM, Akhmad Akbar Susamto, menyambut hangat para peserta dan mengapresiasi pelaksanaan pelatihan ini.
Dalam sambutannya, Akhmad berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam pemeriksaan belanja daerah.
“Setelah pelatihan, seluruh peserta diharapkan memahami prosedur dan program pemeriksaan belanja daerah, mengidentifikasi risiko, serta menerapkan azas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Hal ini akan membuat mereka lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas pemeriksaan,” ujar Akhmad, Senin (2/12/2024).
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, melalui Inspektur Daerah Saring, menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan, termasuk MEP FEB UGM. Menurutnya, pelatihan ini bertujuan membuka wawasan dan pengetahuan baru bagi para APIP.
“Kami percaya MEP FEB UGM, dengan rekam jejaknya dalam mencetak akademisi, teknokrat, dan birokrat, dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pemeriksaan belanja daerah,” ujar Saring.
Saring juga menjelaskan bahwa pelatihan ini mengacu pada peraturan pemerintah yang relevan, termasuk Pasal 49-54 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menguraikan 20 butir ruang lingkup belanja daerah, mulai dari perencanaan hingga rincian objek belanja.
“Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, ruang lingkup belanja daerah ini dikelompokkan menjadi empat, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Operasi, yang mencakup berbagai komponen seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, hingga bantuan sosial,” imbuhnya.
Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat peran APIP dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (asp)
